DISTRIBUSI

KARTU KOMPENSASI BBM

 

 

1             Latar Belakang

 

2             Tujuan

 

3             Landasan Hukum

 

4             Penerima KKB

 

5             Organisasi Pelaksana

 

6             Tatakerja Distribusi Kartu Kompensasi BBM

6.1.            Sosialisasi

6.2.            Mekanisme Pendistribusian KKB

 

7             Jadwal Pelaksanaan Pendistribusian KKB

 

Lampiran :

Mekanisme Pendistribusian Kartu Kompensasi BBM


1.            Latar Belakang

 

Salah satu kebijakan pembangunan kurun waktu 2004-2009 seperti tertuang dalam Rencana pembangunan jangka menengah (RPJM ) adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat yang di antaranya memuat target menurunkan angka kemiskinan dari 16,7 persen pada tahun 2004 menjadi 8,2 persen pada tahun 2009. Target tersebut akan berhasil jika daya beli penduduk terus dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

 

Upaya lain peningkatan kesejahteraan adalah melalui peningkatan akses pada pemeliharaan kesehatan dan pelayanan pendidikan,khususnya pendidikan dasar 9 tahun . Keduanya dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas penduduk sebagai sumberdaya pembagunan. Sasaran pembangunan yang berorientasi pada wilayah tertinggal adalah peningkatan dan pembangunan infrastuktur pedesaan yang diberikan pada desa-desa tertinggal untuk memperbaiki dan membagun irigasi,jalan umum, dan prasarana air bersih.

 

Pembangunan yang berorentasi pada kepentingan masyarakat bawah yang jumlahnya sangat besar,membutuhkan pembiayaan yang meningkat setiap tahun dalam alokasi APBN. Namun demikian, kendala pembiayaan yang dihadapi saat ini adalah membengkaknya subsidi BBM sebagai akibat dari meningkatnya harga minyak mentah di pasar internasional. Jika subsidi tersebut tidak dapat dikendalikan akan mengganggu program pembangunan kedepan khususnya yang menyangkut kehidupan sebagian besar penduduk. Kenaikan harga BBM pada awal Maret 2005 disadari akan berdampak secara berantai pada kenaikan harga barang-barang pokok sehari-hari sehingga sebagian besar masyarakat khususnya rumah tangga dengan pendapatan rendah atau rumah tangga miskin.

 

Sebagai kompesasi terhadap kenaikan harga barang dan jasa yang diakibatkan kenaikan BBM pada awal Maret 2005 dan yang mungkin akan dilakukan kembali pada waktu mendatang,pemerintah meluncurkan program kompensasi pengurangan Subsidi BBM (PKPS-BBM) yang pada tahun anggaran 2005 meliputi : bantuan /subsidi di bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan infrastuktur pedesaan , termasuk bantuan langsung tunai (BLT) yang segera akan diluncurkan.

 

Khususnya pelaksanaan BLT kepada rumah tangga miskin, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2005 (Inpres 12/2005) tentang Bantuan Langsung Tunai kepada rumah tangga miskin yang dikeluarkan pada tanggal 10 September 2005. Secara umum dalam impres 12/2005 tersebut diatur tugas tugas menteri dan Kepala BPS agar pelaksanaan BLT dapat berjalan lancer dan tertib.

Kepala BPS dalam impres 12/2005 ditugaskan untuk segera :

 

a)                  Mengkoordinasikan kegiatan penyiapan data, termasuk menyiapkan dan mendistribusikan kartu tanda pengenal rumah tangga miskin untuk program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga miskin.

b)                  Memberikan akses data rumah tangga miskin kepada instansi pemerintah lain yang menangani masalah kesejahteraan social.

 

Kartu tanda pengenal rumah tangga miskin berdasarkan hasil rapat koordinasi PKPS-BBM disingkat KKB.

Badan Pusat Statistik telah melaksanakan telah melaksanakan pendataan rumah tangga miskin (sensus kemiskinan) pada tanggal 15 Agustus 15 September 2005 serentak di seluruh Indonesia. Pendataan yang dikemas dengan nama Pendataan Sosial Ekonomi Penduduk tahun 2005 (PSE05) bertujuan untuk memperoleh nama dan alamat rumah tangga miskin sebagai sasaran PKPS-BBM. Hasil pendataan ini juga merupakan data basis kemiskinan yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan yang berkaitan dengan upaya pengentasan dan penanggulangan kemiskinan.

 

 

2.            Tujuan.

 

1)                  Memberikan tanda pengenal (KKB) kepada setiap rumah tanggga miskin yang dapat digunakan unatuk memperoleh Bantuan Langsung Tunai ( BLT) dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM;

2)                  Memfasilitasi P. T. Pos Indonesia untuk dapat membayarkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM kepada rumah tangga miskin yang sesuai dengan hasil pendataan BPS;

3)                  Sebagai basis (benchmark) untuk pelaksanaan pemutahiran (updating) data kemiskinan pada waktu yang akan dating.

 

 

3.            Landasan Hukum

 

Landasan hukun pelaksanaan distribusi kartu tanda pengenal rumah tangga miskin adalah Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai kepada Rumah tangga Miskin

 

 

4.            Penerima KKB

 

Penerima KKB adalah rumah tangga hasil Pendataan Rumah tangga Miskin yang memenuhi persyaratan setelah melalui tahapan pencocokan dan penelitian ulang yang secara nasional berjumlah sekitar 15,5 juta rumahtangga.

 

 


5.            Organisasi Pelaksana

 

Secara berjenjang dari pusat ke provinsi, kabupaten/kota, kecamatan hingga desa/kelurahan. Organisasi pelaksana pendistribusian KKB melibatkan instansi yang terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai sebagai mana yang diatur dalam Inpres No. 12 tahun 2005.

 

 

6.            Tatakerja Distribusi Kartu Kompensasi BBM

 

Dua kegiatan yang saling berkaitan dan menunjang dalam pemdistribusian KKB adalah sosialisasi dan distribusi KKB.

 

6.1.            Sosialisasi

 

Penyebarluasan informasi mengenai kebijaksanaan dan rencana program pemerintah yang terkait langsung dengan seluruh masyarakat khususnya kelompok sasaran dari program BLT (masyarakat miskin) sangat menentukan kelancaran pelaksanaan bantuan termasuk distribusi KKB kepada yang berhak. Peranan sosialisasi adalah memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang Inpres Nomor 12 Tahun 2005, serta rencana penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada rumahtangga miskin dalam rangka PKPS-BBM. Sosialisasi juga bertujuan menyiapkan masyarakat dalam mengantisipasi pelaksanaan program sekaligus menyikapi kenaikan harga BBM di masa yang akan datang. Sosialisasi pelaksanaan Inpres Nomor 12 Tahun 2005 secara kelembagaan diselenggarakan melalui koordinasi Kementrian Komunikasi dan Informasi.

 

6.2.            Mekanisme Pendistribusian KKB

 

Untuk memastikan pendistribusian KKB secara tertib, lancar, dan aman ditempuh langkah langkah berikut :

 

Langkah 1 : Penyiapan Daftar Nama Rumahtangga Miskin dan Pencetakan KKB

 

BPS menyiapkan daftar nama rumahtangga miskin hasil PSE05 untuk diserahkan secara bertahap kepada P.T. Pos Indonesia. Selanjutnya P.T. Pos Indonesia membuat/mencetak KKB sesuai data yang diberikan BPS. Dalam waktu yang bersamaan, BPS Pusat menyerahkan daftar yang sama kepada BPS Kabupaten/Kota untuk bahan pengecekan lebih lanjut.

 


Langkah 2 : Pengiriman KKB ke BPS Kabupaten/Kota

 

P.T. Pos Indonesia mengirimkan KKB yang telah dicetak langsung ke alamat BPS Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

 

Langkah 3 : Pencocokan dan Penelitian Ulang Penerima KKB

 

BPS Kabupaten/Kota membentuk tim pendistribusian KKB di tingkat Kabupaten/Kota dan tingkat kecamatan, masing masing difasilitasi oleh Bupati/Walikota dan Camat. Tim di tingkat kecamatan terdiri dari petugas BPS, aparat kecamatan, aparat Desa/Kelurahan di bawah pengawasan BPS Kabupaten/Kota dan BPS Provinsi. Dengan menggunakan daftar nama dan alamat rumahtangga miskin yang dikirim BPS Pusat, Tim melakukan penelitian ulang dan pencocokan nama dan alamat serta sekaligus memastikan validitas rumahtangga calon penerima KKB. Dalam pencocokan dan penelitian ulang, empat hal bisa terjadi :

 

a.             Bagi rumahtangga yang nama, alamat, serta kondisinya sesuai dengan tujuan pendataan, ditetapkan berhak menerima KKB.

b.            Bagi rumahtangga yang namanya atau nama panggilannya salah secara fatal (salah cetak), dilakukan perbaikan data dan pencetakan ulang KKB. Petugas harus memberitahu perubahan ini ke BPS Kabupaten/Kota, yang selanjutnya melalui BPS Provinsi diteruskan ke BPS Pusat untuk perbaikan basis data sekaligus pencetakan kembali kartunya oleh P.T. Pos Indonesia.

c.             Bagi rumahtangga yang ternyata tidak layak disebut miskin, harus dicoret dar daftar nama (selanjutnya dibatalkan KKBnya). Informasi mengenai rumahtangga yang dicoret disampaikan secara berjenjang ke BPS Pusat untuk perbaikan basis data kemiskinan.

d.            Apabila masih dijumpai di lapangan rumahtangga yang benar benar layak disebut miskin, kepadanya masih dimungkinkan untuk didaftar dan informasinya disampaikan secara berjenjang ke BPS Pusat untuk perbaikan basis data dan pencetakan KKBnya oleh P.T. Pos Indonesia.

 

Langkah 4 : Pendistribusian KKB

 

Bersamaan atau setelah kegiatan pencocokan dan penelitian ulang, KKB yang telah diterima BPS Kabupaten/Kota dari P.T. Pos Indonesia didistribusikan kepada Mantri Statistik untuk kecamatan masing masing. Selanjutnya Mantri Statistik bersama Tim Pendistribusian di tingkat kecamatan membagikan KKB ke kelurahan/desa difasilitasi oleh lurah/kepala desa. Pembagian KKB dapat dilakukan dengan mengundang warga miskin calon penerima KKB ke kantor kelurahan/balai desa atau diberikan langsung (door-to-door) ke rumah warga miskin, tergantung pada situasi dan kondisi masing masing lingkungan. Mekanisme distribusi KKB adalah sebagai berikut :

 

a.                   Rumahtangga miskin yang telah dinyatakan valid (cocok) dapat langsung menerima KKB dengan menandatangani print-out daftar nama rumahtangga miskin yang telah disiapkan/dikirimoleh BPS Pusat

 

b.                  Rumahtangga miskin yang namanya masih keliru, KKBnya baru akan diberikan setelah KKB yang dicetak ulang oleh P.T. Pos Indonesia diterima oleh BPS Kabupaten/Kota atau Mantri Statistik bersangkutan. KKB yang keliru dicetak, harus dibuat rusak/cacat secara fisik dan disimpan oleh BPS Kabupaten/Kota dengan dibuatkan Berita Acaranya.

 

c.                   Rumahtangga yang tidak valid (tidak miskin), KKBnya dilarang keras untuk diberikan. KKB dimaksud segera dikembalikan ke BPS Kabupaten/Kota, dibuat rusak/cacat secara fisik dan disimpan dengan dibuatkan Berita Acaranya.

 

d.                  Rumahtangga yang belum didaftar dan secara nyata benar benar miskin, dapat diberikan KKBnya pada kesempatan berikutnya setelah KKB dicetak oleh P.T. Pos Indonesia.

 

Secara Keseluruhan, mekanisme pendistribusian KKB dapat dilihat pada lampiran.

 

7.            Jadwal Pelaksanaan Pendistribusian KKB

 

a.                   Penyerahan daftar nama dan alamat rumahtangga miskin dari BPS ke P.T. Pos Indonesia, secara bertahap : 20 September 5 Oktober 2005.

 

b.                  Pencetakan KKB oleh P.T. Pos Indonesia secara bertahap :

20 September 5 Oktober 2005.

 

c.                   Penerimaan KKB yang telah dicetak oleh P.T. Pos Indonesia di BPS Kabupaten/Kota : 27 September 10 Oktober 2005.

 

d.                  Pencocokan dan penelitian ulang kebenaran akan keberadaan rumahtangga miskin oleh Tim BPS : 23 September 15 Oktober 2005.

 

e.                   Distribusi KKB kepada rumahtangga miskin oleh Tim Distribusi : 28 September 20 Oktober 2005.

 


Catatan :

 

 

Pada saat KKB dibagikan kepada yang berhak, petugas harus menerangkan fungsi dan kegunaan kartu KKB. Beberapa hal yang perlu disampaikan antara lain :

 

i.                 Kartu tersebut digunakan oleh yang berhak untuk mencairkan uang sebesar Rp. 300.000,- untuk setiap kali pembayaran di Kantor Pos.

 

ii.                Kapan pembayaran akan dilakukan, menunggu pengumuman lebih lanjut dari Kantor Pos dan atau dari Kepala Desa/Lurah setempat.

 

iii.              Kartu tersebut tidak bisa diganti dengan kartu identitas atau surat keterangan sejenis lainnya. Karena itu, Kartu Kompensasi BBM ini tidak boleh hilang dan harus disimpan di tempat yang aman. Kehilangan menjadi tanggung jawab pemilik Kartu dan tidak ada penggantian Kartu yang baru.

 

 


MEKANISME PENDISTRIBUSIAN KARTU KOMPENSASI BBM

 

BPS,BPS,BPSFlowchart: Multidocument: Daftar nama dan alamat rumahtangga miskin per.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Flowchart: Multidocument: Perbaikan nama dan alamat, pengurangan dan/ atau penambahan rumahtangga miskin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flowchart: Multidocument: Perbaikan nama dan alamat, pengurangan dan/ atau penambahan rumahtangga miskin

 

 

Flowchart: Multidocument: Perbaikan nama dan alamat, pengurangan dan/ atau penambahan rumahtangga miskin