Gubernur Luncurkan Program Mudik GratisPemerintah Provinsi Papua, melalui Gubernur Papua, Matius D Fakhiri meluncurkan Program Tiket Kapal dan Bus Gratis Natal dan Tahun Baru untuk masyarakat Papua, di kantor gubernur, Senin (8/12).
Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Papua menghibahkan media luar ruang berbasis digital MDI/Videotron kepada Pemda Kabupaten Biak Numfor, guna melengkapi media komunikasi yang ada di kota karang tersebut.
Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Kelautan dan Perikanan menggelar Focus Group Discussion (FGD) masyarakat hukum adat dan konsultasi publik dokumen awal penataan ruang laut, Rabu (4/12/2019), di Jayapura.
Pemerintah Provinsi Papua mendapat Penganugerahan dalam Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2019 Kategori Pemerintah Provinsi Papua sebagai Badan Publik Menuju Informatif dalam Implementasi Undang – Undang No. 18 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Hery Dosinaen menyebut potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bumi Cenderawasih banyak mengalami kebocoran, akibat potensi yang belum digali serta ilegal loging dan ilegal fishing.
Toleransi umat beragama yang begitu kental di Bumi Cenderawasih, terpampang pada pembukaan Pesta Paduan Suara Gerejani (Pesparani) Khatolik I Provinsi Papua, di Jayapura, Kamis (14/11/2019).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti sejumlah pemerintah daerah (pemda) di Papua yang sampai saat ini belum membentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP). Ketiadaan lembaga itu dalam dalam satu pemerintahan di daerah, sangat berpotensi nepotisme dipastikan bakal terjadi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mengapresiasi kerja keras dan upaya Tim Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua dalam menertibkan aset di lingkungan pemerintahannya.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua pada 14 s/d 18 November 2019 mendatang, dipastikan menggelar Pesta Paduan Suara Gerejani (Pesparani) Katholik, untuk yang pertama kalinya di Bumi Cenderawasih.
Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal mengimbau seluruh bupati dan walikota agar dapat memantau implementasi rencana aksi pencegahan korupsi di masing-masing wilayahnya melalui Monitoring Center of Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Jutaan penerima bantuan sosial (bansos) di bumi cenderawasih, teridentifikasi memakai data Nomor Induk Kepegawaian (NIK) palsu saat mengajukan proposal kepada pemerintah daerah.