Pemprov Papua Perkuat Akuntabilitas, LKPD 2025 Diserahkan ke BPKPemerintah Provinsi Papua terus memperkuat tata kelola keuangan daerah melalui penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Papua. Laporan tersebut diserahkan dalam kondisi unaudited sebagai bagian dari proses pemeriksaan lanjutan.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Papua mengupayakan pembebasan lahan jalan lingkar (ring road) Hamadi – Skyland segera rampung dalam tahun ini.
Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Hery Dosinaen menyebut divestasi 10 persen saham PT. Freeport Indonesia (PTFI) bagi provinsi tertimur di Indonesia ini, masih sebatas janji manis belaka.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) memastikan tetapmemanfaatkan peran tiga pilar, yaitu pemerintah, adat dan agama untuk menekan tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di bumi cenderawasih.
Asisten Bidang Umum Sekda Papua, Elysa Auri mengimbau para pejabat eselon II dan III di lingkungan pemerintah provinsi agar segera menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 2018.
Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Papua diminta tak ragu-ragu melakukan blacklist (pencoretan,red) terhadap para kontraktor yang bekerja dibawah standar.
Bupati Deiyai Ateng Edoway memastikan segera membentuk tim pemberantasan minuman keras (miras), sekembalinya ke kabupaten tersebut, usai dilantik Gubernur Lukas Enembe pada 20 Februari lalu.
Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal mengimbau para guru di kabupaten dan kota agar tak mogok mengajar, karena menuntut pembayaran uang lauk pauk (ULP) serta tambahan penghasilan pegawai (TPP), pasca dialihkan ke provinsi.
Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK) Papua mengajak seluruh warga bumi cenderawasih di wilayah pegunungan agar membuat kebun kopi di sekitar pekarangan rumahnya.
Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK) Provinsi Papua memastikan dana desa di bumi cenderawasih lebih banyak digunakan untuk membangun Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).