Pilihan Menu
Kontak Informasi
Alamat

Kompleks Kantor Gubernur, Jl. Soa Siu Dok 2, Jayapura, Papua

Email

info@papua.go.id

Phone

(0967) 537 523

Komjen Pol (Purn) Matius D. Fakhiri, S.I.K., M.H. Gub Fakhiri.jpeg

Aryoko A. F. Rumaropen, S.P., M.Eng. Wagub Rumaropen.jpeg

Pemerintah Provinsi Papua menolak Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bentukan PT. Inalum yang belakangan diketahui sudah dimiliki oleh PT. Freeport Indonesia (PTFI).
Dinas Kesehatan Provinsi Papua menganugerahi penghargaan kepada 13 kabupaten dan kota di bumi cenderawasih, karena memiliki pencapaian cakupan imunisasi Measles, Rubella dan Polio (MRP) lebih dari 95 persen.
Gubernur Papua Lukas Enembe mengingatkan generasi yang akan datang terkait masa berlaku dana otonomi khusus (Otsus) yang dipastikan berakhir pada 2021 mendatang.
Pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) atau Kerja sama Ekonomi Asia Pasifik, forum ekonomi 21 negara di Lingkar Pasifik, yang diselenggarakan di Papua Nugini, pekan kemarin, turut menjadi sorotan Gubernur Lukas Enembe.
Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH mengatakan, pembangunan yang dilaksanakan dapat menghilangkan perasaan masyarakat Papua terhadap bentuk ketidakadilan, marginalisasi, ketimpangan dan diskriminasi.
Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH mengakui, jika sejak adanya Otonomi Khusus (Otsus) di Provinsi Papua, banyak keberhasilan yang dicapai, namun banyak juga yang harus diperbaiki.
Asisten Bidang Umum Sekda Papua Elysa Auri mengajak instansi terkait baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota agar dapat memaksimalkan ketahanan pangan, guna menyambut tiga iven nasional di 2019 mendatang.
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah provinsi diingatkan untuk melakukan perencanaan secara terarah dengan berpijak pada nilai-nilai yang membangkitkan masyarakat menuju satu peradaban yang mandiri dan sejahtera.
Lima klaster yang menjadi lokasi venue tempat pelaksanaan lomba, ditargetkan aman dan bebas dari penyakit malaria, enam bulan sebelum pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2020 mendatang.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menilai pelaksanaan evaluasi UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Papua, sebagaimana yang sementara didorong Gubernur Lukas Enembe, merupakan sebuah langkah penting untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan secara berkesinambungan.
Komisi I DPR Papua bersama Panitia HUT Solidaritas Anti Miras dan Narkoba (SAMN) ke 1 Kota Jayapura menggelar Hearing Publik, terkait kilas balik jalannya Perda Larangan Miras Nomor 15 tahun 2013 dan pentingnya ada tempat rehabilitasi bagi pecandu miras dan narkoba di Provinsi Papua, yang berlangsung di Hotel Horison Jayapura, Jumat (16/11).
Presiden Joko Widodo mendukung penuh kerjasama yang sudah dibangun Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH dengan Pemerintah Papua New Guinea (PNG).

instansi