Pilihan Menu
Kontak Informasi
Alamat

Kompleks Kantor Gubernur, Jl. Soa Siu Dok 2, Jayapura, Papua

Email

info@papua.go.id

Phone

(0967) 537 523

Komjen Pol (Purn) Matius D. Fakhiri, S.I.K., M.H. Gub Fakhiri.jpeg

Aryoko A. F. Rumaropen, S.P., M.Eng. Wagub Rumaropen.jpeg

Pemerintah Provinsi Papua kembali menorehkan “tinta emas”, usai meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Pemerintah Pusat terkait keberhasilan menyusun dan menyajikan laporan keuangan 2017.
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, diminta lebih mengoptimalkan realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK), pada sisa waktu tahun anggaran 2018.
Jelang rencana peresmian Jembatan Holtekamp yang diwacanakan pada akhir tahun ini, Gubernur Papua Lukas Enembe mengimbau warga agar tak mencorat-coret salah satu ikon kebanggaan masyarakat bumi cenderawasih tersebut, saat resmi beroperasional.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) di Papua, diimbau menindaklanjuti hasil kunjungan ke Kabupaten Kepulauan Meranti, terkait pengelolaan sagu untuk kemudian diterapkan di wilayahnya masing-masing.
Pemerintah Provinsi Papua mengakui cukup kewalahan menghadapi nilai jual tanah yang cukup tinggi di bumi cenderawasih. Tak sampai disitu, adanya saling klaim sebagai pemilik tanah yang sah, ikut menghambat proses pembangunan di satu lokasi.
Kegiatan Training on Youth and Women Empowerment for Border Communities in Indonesia and Papua New Guinea atau Pelatihan tentang Pemberdayaan Perempuan dan Pemuda untuk Komunitas Perbatasan di Indonesia dan Papua New Guinea (PNG) resmi ditutup oleh Jahar Gultom, mewakili Kementerian Luar Negeri RI, Rabu (31/10).
Pemerintah Provinsi Papua dan delapan kabupaten/kota mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI atas keberhasilan menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah daerah (LKPD) tahun 2017, mendapat penghargaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia.
Pemerintah Provinsi Papua resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2019 sebesar Rp 3.240.900, yang bakal efektif mulai berlaku pada 1 Januari tahun depan.
Kantor Badan Kepegawaian Daerah Papua, menyerahkan 18 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) Provinsi Papua ke Balai Latihan Masyarakat Jayapura sebagai ASN Pusat di Aula Kantor BKD Jayapura, Kamis (01/11).
Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik di Provinsi Papua sampai bulan Oktober 2018 menempati urutan terendah jika dibandingkan provinsi lain di Indonesia yang baru mencapai Rp 2,56 triliun atau 52,5 persen dari total pagu DAK mencapai Rp 4,98 triliun tahun 2018.
Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH mengatakan bahwa Majelis Rakyat Papua (MRP) lahir untuk mengimbangi dan menjembatani kesenjangan antara pemerintah Indonesia dan rakyat Papua dalam melakukan pembangunan dengan lebih memfokuskan diri pada pemberdayaan Orang Asli Papua (OAP) dalam kerangka NKRI.
Dalam sehari, Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH didampingi Sekda Papua, Hery Dosinaen, SIP, MKP dan sejumlah pimpinan SKPD dilingkungan Pemprov Papua menyambangi dua Menteri, Rabu (31/10/2018) di Jakarta.

instansi