Pilihan Menu
Kontak Informasi
Alamat

Kompleks Kantor Gubernur, Jl. Soa Siu Dok 2, Jayapura, Papua

Email

info@papua.go.id

Phone

(0967) 537 523

Komjen Pol (Purn) Matius D. Fakhiri, S.I.K., M.H. Gub Fakhiri.jpeg

Aryoko A. F. Rumaropen, S.P., M.Eng. Wagub Rumaropen.jpeg

JAYAPURA – Gubernur Provinsi Papua melalui Biro Humas dan Protokol Setda Papua menggelar dialog Para-Para Publik “Masyarakat Bertanya Gubernur Menjawab”, Rabu (4/11) di Sasana Krida Kantor Gubernur Dok II Jayapura.   Sekertaris Daerah (Sekda) Papua, Hery Dosinaen, ketika membuka kegiatan memberikan apresiasi kepada Biro Humas dan Protokol yang telah menggelar kegiatan tersebut.   “Kita perlu memberikan apresasi kepada Biro Humas, harapan kedepan, kegiatan sepe
Jayapura – Korban embun es di Kabupaten Lanny Jaya kembali menerima suplai bahan makanan (bama) dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua melalui Dinas Kesejahteraan Sosial dan Permukiman.   Meski ditangani Dinas Kesejahteraan Sosial dan Permukiman Papua, pengiriman Bama masih dibawah koordinasi Sekretaris Daerah Papua, Hery Dosinaen. Hal itu dikatakan, Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial dan Permukiman Papua Ribka Haluk di Jayapura, Selasa (3/11).   "Kami sedang ber
JAYAPURA – Komisi Informasi (KI) Provinsi Papua mengingatkan masyarakat agar dalam melaporkan satu sengketa harus memenuhi dua unsur utama, yakni memiliki identitas dan tujuan yang jelas. “Misalnya seseorang minta informasi ke salah satu badan publik, identitas pelapor itu harus jelas nama dan tinggal dimana. Kemudian tujuan menyengketakan suatu informasi itu untuk apa? Kami tentunya menilai sebab kalau motivasinya sebabatas mengganggu tidak kami proses. Tapi jika untuk keperluan pe
JAYAPURA – Jelang Pilkada serentak 11 kabupaten 9 Desember 2015 mendatang, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Papua meminta seluruh media massa di “bumi cenderawasih” agar netral dan patuh pada aturan.Hal itu disampaikan Ketua PWI Papua Abdul Munib, Sabtu (31/10) di Jayapura,  menanggapi temuan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Papua terhadap pemasangan iklan kampanye pada salah satu tabloid yang tak melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menurut Abdul Munib dalam PKPU 7 2015 Bab
Jayapura - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua mengumumkan Oktober 2015 Kota Jayapura mengalami deflasi sebesar 0,05 persen.   Penurunan Indeks Harga Konsumen (IHK) juga terjadi dari 121,71 pada September 2015 menjadi 121,65 pada bulan berikutnya. Hal itu dikatakan Kepala Badan Pusat Statistik Papua, Didik Kosbianto di Jayapura, Senin (2/11).   Dia mengatakan penurunan harga barang dan jasa di Kota Jayapura ditunjukkan oleh penurunan angka indeks pada kelompok
JAYAPURA  â€“ Komisi Informasi (KI) Provinsi Papua menyatakan siap mengawal proses Pilkada serentak di 11 kabupaten.   Ketua KI Papua, Petrus Yoram Mambai secara khusus akan menaruh perhatian dari sisi keterbukaan informasi publik, yang berkaitan dengan tahapan hingga pemungutan suara 9 Desember 2015 mendatang.   “KI sekarang sedang memantau secara khusus arah kebijaksanaan tentang keterbukaan informasi di Papua menyongsong Pilkada serentak 2015. Kita akan fok
JAYAPURA – Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe, SIP, MH menginstruksikan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua, mendukung penuh Unit Pusat Data dan Analisis Pembangunan melalui sistem informasi yang disediakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Hal itu dikemukakan Gubernur Lukas dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua, Elia Loupatty, pada pertemuan forum data Provinsi Papua
JAYAPURA  â€“ Kasus dwelling time yang baru saja terjadi di pelabuhan Tanjung Priok, merupakan satu potret bahwa betapa carut-marutnya proses regulasinya kita. Salah satu penyebabnya dari permasalahan tersebut adalah tumpang tindihnya regulasi yang diterapkan. Penetapan regulasi yang biasanya disemangati oleh upaya pengumpulan pendapatan baik berupa pajak maupun distribusi, tetapi dalam prakteknya sering menimbulkan masalah yang kontradiktif, sehingga menyebabkan berbagat hambatan dan
JAYAPURA  â€“ Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe menyatakan agar arsip/dokumen negara yang berkaitan dengan keberadaan negara yang mesti dijaga keutuhan, keamanan dan keselamatannya. Keamanan dan keselamatan yang dimaksud adalah berkenaan dengan arsip yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik serta yang berkaitan dengan barang milik negara atau daerah. “Karena itu, terkait dengan penyelamatan dan perlindunga
JAYAPURA – Kepala Badan Kepegawaian Daerah Papua Nicholaus Wenda merilis diterbitkannya 27 SK pemberhentian tetap dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), bagi kandidat yang maju dalam Pilkada serentak 11 kabupaten. "Yang sudah resmi mengundurkan diri sebanyak 27 orang ikut Pilkada, jadi tidak ada masalah lagi untuk PNS yang maju Pilkada," katanya, di Jayapura, Rabu (28/1). Lanjut Nicholaus pengunduran diri para pegawai sudah disertai dengan Surat Keputusan (SK), sehingga mereka yang telah mu
JAYAPURA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mengkaji pembentukan forum komunikasi staf ahli kepala daerah se-Provinsi Papua. Menurut Staf Ahli Gubernur Papua Kansiana Salle, pembentukan forum ini bertujuan agar pihak-pihak terkait dapat memberikan masukan sebagai upaya dalam membuat kebijakan atau membangun sarana dan prasarana bagi anak yang berhadapan dengan hukum. “Kita sedang mengkaji pembuatan kebijakan bagi penanganan anak yang berhadapan hukum, khususnya untuk Orang Asli Papua
JAYAPURA  â€“ Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) Provinsi Papua berencana membuka jurusan teknisi handpone, melihat dari banyaknya animo pengguna telepon genggam dewasa ini. Menurut Kepala BLKI Papua, Djoni Naa, rencana membuka jurusan baru itu dilatarbelakangi tingginya penggunaan handphone di Jayapura, tetapi belum dibarengi dengan pembukaan bengkel perbaikan. “Kita bisa lihat kalau orang dimana-mana sekarang ini menggunakan satu bahkan dua handphone. Tetapi tempat perbaikan hand

instansi