Arsip Berita / Agustus 2004

Koleksi Publikasi

Berita Agustus 2004

Daftar berita yang dipublikasikan pada Agustus 2004.

Kembali ke Arsip
18 August 2004

MENSYUKURI KEMERDEKAAN HUT RI DENGAN MENGABDI

Jayapura.
Gubernur Provinsi papua, Drs.J.P.Solossa,Msi, bertindak sebagai inspektur upacara pada peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI ke-59 di Provinsi papua yang berjalan dengan hikmat dan diikuti oleh seluruh elemen masyarakat didaerah ini, baik para muspida provinsi papua, pejabat TNI dan Polri serta sipil BUMN, BUMD para pejuang kemerdekaan kosul negara sahabat, tokoh-tokoh masyarakat, agama, adat tokoh pemuda, tokoh perempuan, mahasiswa dan pelajar.
Peringatan dektik-detik pro

Baca Selengkapnya
16 August 2004

KEBEBASAN PERS HARUS BERDASARKAN ETIKA JURNALISTIK

Jayapura.
Era roformasi dan demokratisasi membuat pertumbuhan pers yang begitu cepat, sehingga secara kuantitas dapat dikatan pers (media cetak/elektronik) mencuat cukup pesat karena peran dan fungsinya dalam mempengaruhi masyarakat. Dengan era reformasi kebebasan pers dapat mengikuti perubahan dari otoriter kearah demokrasi, yang berakibat orang bebas mendirikan pers (koran,tabloit dan majalah).
Hal ini dikatakan PLH Kabid Pelayanan Pers Soebardi mewakili Kepala BIKDA Provinsi papua pada HUT......

Baca Selengkapnya
16 August 2004

PENGANGKATAN PEJABAT IRJABAR TIDAK MELALUI BAPERJAKAT

Jayapura.
Pengangkatan pejabat structural, dilingkungan instansi pemerintahan Propinsi Irian jaya barat mendapat banyak masalah, dimana dalam pengangkatan pejabat masih didasarkan pada usulan dari Bupati dan Caretaker Bupati, pemekaran yang ada di wilayah tersebut, yang seharusnya dalam pengangkatan pejabat dilingkungan pemda melalui Baperjakat.
Masalah tersebut diungkapkan Kepala Biro Kepegawaian, Propinsi Irian Jaya Barat Drs. N.D.Mandacan dalam rapat koordinasi sehari kepegawaian yang dila......

Baca Selengkapnya
12 August 2004

REFORMASI HUKUM SEBAGAI TUNTUTAN MASYARAKAT YANG HARUS DIJAWAB

Jayapura,
Bergulirnya reformasi mengakibatkan perubahan yang begitu cepat dalam segi kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu perubahan yang penting yaitu dalam system penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang didasarkan pada UU Nomor 22 dan 25 tahun 1999. Kedua UU ini memberikan kewenangan yang jauh lebih besar kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri, terlebih lagi dengan berlakunya UU Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Sehingga lebih......

Baca Selengkapnya
11 August 2004

REKOMENDASI RAPAT KERJA NASIONAL II APPSI TAHUN 2004

Pertemuan Appsi merupakan satu wahana yang sangat baik untuk saling menyamakan, persepsi dari seluruh gubernur sehingga implementasi Otonomi Daerah semakin kokoh,demikian ketua umum APPSI Sutiyoso yang juga adalah Gubernur DKI Jakarta, dalam sambutan penutupan APPSI II Jumat (06/08), di gedung Sasana Karya Kantor Gubernur Dok II jayapura.
Raker APPSI II telah dirumuskan oleh Dewan Pakar APPSI yang dipimpin Prof.Dr.Ryaas Rasyid yakni:
I. Perubahan UU/1999 tentang Pemerintah daerah.
Tata Cara ......

Baca Selengkapnya

Pencarian