IPM Papua Peringkat Terakhir
Pasca diberlakukan UU No 21 Tahun 2001, perihal pemberlakuan Otonomi Khusus (Otsus) di Tanah Papua, ternyata Provinsi Papua masih berada pada peringkat terakhir indeks Pembangunan Manusia Indonesia.
Koleksi Publikasi
Daftar berita yang dipublikasikan pada April 2008.
Pasca diberlakukan UU No 21 Tahun 2001, perihal pemberlakuan Otonomi Khusus (Otsus) di Tanah Papua, ternyata Provinsi Papua masih berada pada peringkat terakhir indeks Pembangunan Manusia Indonesia.
Gubernur Papua Barnabas Suebu, SH berpesan kepada para Anggota Dharma Wanita Persatuan (DWP) Papua agar melalui momentum kegiatan Rapat Kerja (Raker) DWP Provinsi Papua, diharapkan dapat lebih meningkatkan komitmen dan kemitraan antar seluruh unsur Dharma Wanita Provinsi hingga ke Kabupaten, Distrik bahkan Desa/Kampung dalam menunjang tugas para suami sebagai pemikir dan pelaksana tugas Pemerintahan serta Pembangunan
Menteri Dalam Negeri, Mardiyanto meminta Pemerintah Daerah (Pemda) melakukan penataan kembali organisasi perangkat Daerah, khususnya yang menyangkut bidang Linmas. Menurut Mendagri, dengan tertatanya kelembagaan ini, diharapkan dapat lebih meningkatkan peran dan kinerja Linmas dimata masyarakat
Kalau ditunda lagi akan mengganggu penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), dan Program Perencanaan Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2009 yang harus diserahkan ke Dewan untuk dibahas segera
Menurut Gubernur Papua, Barnabas Suebu, SH kekhasan serta serba keunikan ciri Kesenian dan Kebudayaan Papua itu patut dikembangkan karena keterlibatan penuh warga penduduknya berikut lingkungan alam dan kandungannya adalah aset kita yang potensial