Arsip Berita / Juni 2016

Koleksi Publikasi

Berita Juni 2016

Daftar berita yang dipublikasikan pada Juni 2016.

Kembali ke Arsip
Dishub Kaji Pembangunan Jalur Kereta Api Sentani – Jayapura
20 June 2016

Dishub Kaji Pembangunan Jalur Kereta Api Sentani – Jayapura

Dinas Perhubungan Papua bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan RI tengah melakukan kajian dan studi terkait rencana pembangunan jalur kereta api ringan Sentani – Jayapura. Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Djuli Mambaya mengatakan jalur kereta api ringan Sentani – Jayapura tersebut merupakan salah satu upaya mengantisipasi kegiatan PON XX pada 2020 mendatang. “Dengan harapan akses akses Sentani – Jayapura ini dengan hadirnya jalur kereta api dapat m

Baca Selengkapnya
Bayar THR PNS Pemprov Tunggu Petunjuk Pusat
20 June 2016

Bayar THR PNS Pemprov Tunggu Petunjuk Pusat

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua masih menunggu petunjuk pusat untuk membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang rencananya dibayarkan pekan ini. “Kita masih menunggu petunjuknya. Kalau petunjuknya sudah ada kita akan segera lakukan,” kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Papua Benyain Arisoy, Sabtu (19/6) di Jayapura. Menurut Benyamin, nilai THR yang diterima PNS tahun ini sebesar satu kali gaji pokok. Namun tunjangan ya

Baca Selengkapnya
Sekda Bantah Tudingan WTP di Papua Tak Wajar
16 June 2016

Sekda Bantah Tudingan WTP di Papua Tak Wajar

Sekda Papua Hery Dosinaen membantah tudingan ada “kongkalikong” terhadap penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyematkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemprov dan tujuh kabupaten di bumi cenderawasih. Hal itu dikatakan Sekda Hery menyikapi statement Ketua Fraksi Partai Hanura Rofinus Hotmaulana Hutahuruk yang mempertanyakan penilaian opini WTP tersebut. “Saya mengatakan hasil WTP ini merupakan kerja keras dari pemda dan pemprov serta semua pihak terka

Baca Selengkapnya
Presiden Tak Batalkan Perda Miras
16 June 2016

Presiden Tak Batalkan Perda Miras

Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Provinsi Papua, Doren Wakerkwa menyatakan Perda 15 2015 tentang pelarangan, peredaran dan penjualan miras, tak menjadi salah satu produk hukum yang dicabut oleh Presiden Joko Widodo. ”Saya pastikan Perda miras tidak dibatalkan dan proses revisi sudah sedang berjalan,” kata Doren kepada media massa di Jayapura, Rabu (15/6). Menurut dia, dengan adanya kepastian ini berarti pelarangan miras di Papua tetap berjalan sebagaimana mestinya. “Sehingga

Baca Selengkapnya
Fadli Zon : Wajar UU Otsus Direvisi
16 June 2016

Fadli Zon : Wajar UU Otsus Direvisi

Usai mendengar masukan dari Pemerintah Provinsi, DPRP, MRP beserta sejumlah Bupati di Jayapura, Rabu (15/6), Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Fadli Zon menilai UU 21 2001 tentang Otonomi Khusus sudah tak layak sehingga perlu untuk direvisi. “Saya kira wajar untuk dilakukan (revisi UU Otsus) sebab ini sudah menjadi harapan dari masyarakat Papua, Pemerintah Daerah dan juga MRP. Apalagi usulan ini sudah dilakukan sejak 2013 lalu,” jelasnya di Gedung Sasana Krida

Baca Selengkapnya

Pencarian