Arsip Berita / September 2016

Koleksi Publikasi

Berita September 2016

Daftar berita yang dipublikasikan pada September 2016.

Kembali ke Arsip
Papua Dapat Atensi Khusus KPK
01 September 2016

Papua Dapat Atensi Khusus KPK

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menilai Provinsi Papua merupakan salah satu daerah yang mendapatkan atensi (perhatian,red) khusus dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bersama-sama dengan Aceh dan Papua Barat. Mengapa demikian, provinsi yang memiliki UU Otonomi Khusus ini, mendapat kucuran anggaran yang besar dari pemerintah pusat. “Atas dasar ini LPSK melakukan Sosialisasi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di Jayapura. Apalagi sepanjang periode Januari - Juli 2

Baca Selengkapnya
Kemenhub Tangani Pembangunan Terminal Entrop
01 September 2016

Kemenhub Tangani Pembangunan Terminal Entrop

Kementerian Perhubungan dipastikan mendanai pembangunan Terminal Tipe A Entrop Kota Jayapura yang dinilai banyak pihak sudah tak layak guna. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua, Djuli Mambaya mengatakan hal itu kepada pers di Jayapura, Rabu (31/8), “Saya sudah bertemu dengan Dirjen Perhubungan Darat, dan beliau sampaikan pembangunan Terminal Entrop sudah masuk dalam tahap perencanaan. Kemungkinn dalam waktu dekat akan segera dibangun,” jelas dia. Sementara itu, lanjut dia, D

Baca Selengkapnya
Masalah Keamanan Pengaruhi Pengelolaan DAS Lintas Negara
01 September 2016

Masalah Keamanan Pengaruhi Pengelolaan DAS Lintas Negara

Pemerintah Provinsi Papua menilai masalah keamanan menjadi salah satu kendala dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) lintas negara (Papua dan PNG), disamping persoalan teknis hulu, hilir serta sosial budaya. Oleh sebab itu, diperlukan kerjasama antar kedua negara untuk bisa menyamakan persepsi dan komitmen bersama yang responsif maupun akuntabel, dalam mengelola sumber daya ada pada DAS yang melintasi kedua negara tersebut. Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan hal itu dalam

Baca Selengkapnya
01 September 2016

Pilkada Sarmi Terancam Ditunda

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua menyebut kemungkinan mengusulkan penundaan Pilkada di Kabupaten Sarmi yang hingga saat ini belum mendapat transfer dana dari pemerintah daerah setempat. Hal demikian disampaikan Komisioner KPU Papua Tarwinto, Rabu (31/8) di Jayapura. “Untuk Sarmi agak krusial karena sampai hari ini keuangan yang dicairkan sekitar 29 persen dari total NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah). Bahkan Ketua KPU Sarmi sudah mengusulkan penundaan Pilkada. Sebab pemda sudah

Baca Selengkapnya

Pencarian