Arsip Berita / Oktober 2016

Koleksi Publikasi

Berita Oktober 2016

Daftar berita yang dipublikasikan pada Oktober 2016.

Kembali ke Arsip
Belum Semua Tanah Pemprov Bersertifikat
19 October 2016

Belum Semua Tanah Pemprov Bersertifikat

Pemerintah Provinsi Papua mengakui belum semua tanah yang telah diadakan, memiliki sertifikat. Kendati begitu, kelemahan itu bakal dibenahi dalam waktu dekat, supaya memiliki satu ketetapan hukum. Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua Elia Loupatty mengatakan hal itu pada Rapat Koordinasi Tanah Bersengketa Bidang Keagrariaan Pemerintah Provinsi Papua, di Jayapura, Selasa (18/10). Oleh karena itu, Elia menyambut positif inisiatif Biro Tata Pemerintahan Set

Telat Sampaikan LPPD Terancam Sanksi Pemotongan DAU
19 October 2016

Telat Sampaikan LPPD Terancam Sanksi Pemotongan DAU

Pemerintah Kabupaten dan Kota kembali diingatkan agar berkomitmen dan tak telat menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) 2016 yang akan jatuh tempo pada 30 Maret 2017. Jika telat, Bupati atau Walikota terkait dilarang melakukan perjalanan keluar negeri. “Bahkan terancam mendapatkan sanksi berupa larangan keluar negeri maupun pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 20 persen. Meskipun sanksi ini sebenarnya masih dalam tahap penggodokan oleh pemerintah pusat,”

Gubernur Bantah Beri Pernyataan Tentang Pilgub Jakarta
19 October 2016

Gubernur Bantah Beri Pernyataan Tentang Pilgub Jakarta

Gubernur Papua Lukas Enembe menyampaikan bantahan terkait pernyataan di media sosial yang menyebut keinginan Papua untuk merdeka bila calon petahana Ahok tak diijinkan maju di Pilkada DKI Jakarta. Orang nomor satu di Papua ini menuding pernyataan itu merupakan suatu pembohongan publik yang dibuat oleh orang tak bertanggung jawab, dengan tujuan tertentu, yakni ingin memecah belah keutuhan NKRI di Papua. “Sudah berkali-kali saya nyatakan NKRI harga mati bagi kami di Papua. Sehingga

Pemprov Segera Lakukan Pengembalian Batas di Melati Kotaraja
19 October 2016

Pemprov Segera Lakukan Pengembalian Batas di Melati Kotaraja

Pemerintah Provinsi Papua segera melakukan pengembalian batas di belakang Melati, Kotaraja Jayapura dengan luas tanah sebesar 63 hektar. Demikian dikatakan Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua Elia Loupatty, di Jayapura, Selasa (18/10). “Kita akan menelusuri tanah di belakang Melati Kotaraja. Sehingga jika ada rumah di sekitar situ, akan ditertibkan. Dalam waktu dekat tim gabungan akan turun. Sebab tanah disitu milik Pemda,” terang dia. Elia menduga ta

18 October 2016

Bolos Saat Jam Kerja ASN Disanksi Tegas

Sanksi tegas menanti Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua yang bolos saat jam kerja. Hal ini disampaikan Asisten Bidang Perekonomian dan Kesra Sekda Papua, Elia Loupatty, Senin (17/10) di Jayapura. Elia pun mengatakan bakal menginstruksikan instansi terkait guna melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) di mall dan pasar-pasar, sehingga dapat memberi efek jera bagi ASN yang bolos saat jam kerja. “Sebab sesuai Peraturan Pemerintah 53 2010 tentang disiplin pe

Pencarian