Pemprov Papua Teken Rencana Aksi Pendalaman Tata Kelola Pemerintahan Bersama KPK RI
Pemerintah Provinsi Papua bersama DPR Papua, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Kementerian Keuangan RI, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas RI, dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI menandatangani Rencana Aksi Pendalaman Area Perencanaan, Penganggaran, Pengadaan Barang/Jasa (PBJ), termasuk Dana Otonomi Khusus (Otsus) di Jayapura, Rabu (15/7). Penandatanganan tersebut merupakan tindak lanjut dari kegiatan pendalaman tata kelola pemerintahan yang difasilitasi KPK RI melalui Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah V.