Pemerintah Provinsi Papua sejak 2017 telah melaksanakan peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Nomor 7 2016 dengan menetapkan Pergub Papua 72 tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan Pemprov Papua.
Baca berita
Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Hery Dosinaen mengapresiasi penyerahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pejabat eselon II dan III di lingkungan pemerintah provinsi.
Baca berita
Sekitar 10 persen pejabat eselon III di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, dipastikan belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Padahal batas waktu penyampaiannya 31 Maret 2019 kemarin dan telah diperpanjang oleh Sekda Papua.
Baca berita
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengingatkan seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua untuk segera menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyenggara Negara (LHKPN).
Baca berita.JPG)
Pengisian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) oleh pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan pemerintah provinsi, mendapat perpanjangan hingga 31 Maret 2019 mendatang.
Baca berita
Tingkat kepatuhan penyelenggara negara di Provinsi Papua dalam penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LKHPN) dinilai masih sangat rendah.
Baca berita.JPG)
Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Hery Dosinaen mengakui sejumlah pejabat di bumi cenderawasih, lebih khusus yang berdomisili di wilayah pegunungan, memiliki aset (tanah,red) yang tak bersertifikat.
Baca berita