Pemerintah Provinsi Papua membuka mekanisme pengaduan bagi pekerja yang tidak menerima Tunjangan Hari Raya (THR) menjelang Idulfitri. Layanan ini disiapkan melalui Dinas Tenaga Kerja Papua untuk memastikan hak pekerja dipenuhi oleh perusahaan.
Baca berita
Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Papua melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah titik distribusi bahan pokok dan barang penting (bapokting), Kamis (26/2).
Baca berita
Pemerintah Provinsi Papua menyiapkan sejumlah kebijakan untuk mengantisipasi potensi lonjakan inflasi menjelang Ramadan dan Idulfitri 2026.
Baca berita.jpeg)
Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Provinsi Papua memastikan evaluasi dan monitoring penerapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Papua Tahun 2026 akan dilakukan pada triwulan pertama tahun ini.
Baca berita
Menjelang bulan suci Ramadhan dan Hari Raya Idulfitri, Pemerintah Provinsi Papua memastikan ketersediaan daging sapi dan kambing bagi masyarakat dalam kondisi aman dan terkendali. (3/2)
Baca berita
Pemerintah Provinsi Papua menegaskan kewajiban seluruh pelaku usaha untuk menaikkan upah sesuai ketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2026. Kebijakan tersebut berlaku efektif 1 Januari 2026 setelah Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, menetapkan UMP Papua naik 3,51 persen menjadi Rp4.436.283 per bulan.
Baca berita
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Papua melakukan pengawasan dan pendataan pada sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Keerom, Senin (8/12).
Baca berita
Wakil Gubernur Papua, Aryoko Rumaropen menyampaikan, menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Nataru, aktivitas ekonomi masyarakat Papua meningkat signifikan.
Baca berita
Pemerintah Provinsi Papua menilai program SERUNAI 2025 berperan langsung dalam menjaga stabilitas harga dan kenyamanan transaksi menjelang Natal dan Tahun Baru. Layanan penukaran uang, kas keliling, serta sinergi perbankan dianggap membantu mengamankan kebutuhan Rupiah layak edar di tengah lonjakan aktivitas ekonomi.
Baca berita