Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Papua Djuli Mambaya mengatakan telah menganggarkan Rp185 miliar untuk merampungkan pembangunan ring road (jalan lingkar) Hamadi – Skyland.
Baca berita
Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Mamberamo Tengah (Mamteng) didorong mampu berperan dalam proses pembangunan yang seentara berjalan, mengingat generasi muda merupakan pihak yang melanjutkan tongkat estafet pemerintahan di kabupaten tersebut.
Baca berita
Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) melalui Ketua Asosiasi Forum Komunikasi Pengusaha Asli Papua (FKPAP) Sonny Wanma meminta “perlindungan” pemerintah provinsi, terkait instruksi gemar makan pangan lokal yang sudah dicanangkan Penjabat Gubernur Soedarmo.
Baca berita
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Papua mewarning para konsultan perencana agar dalam bekerja tak hanya mengandalkan alat GPS maupun internet.
Baca berita
Hasil monitoring dan evaluasi (Monev) di Jayawijaya oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Papua, memastikan seluruh aspek pekerjaan fisik di kabupaten wilayah pegunungan tersebut tak bermasalah.
Baca berita
Biro Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri (BPKLN) Provinsi Papua mengimbau seluruh pengunjung agar dapat menjaga fasilitas di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw, Distrik Muaratami, Kota Jayapura, Papua.
Baca berita
Penjabat Gubernur Papua Soedarmo direncanakan segera melaporkan kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Asmat pada pekan mendatang. Hal tersebut disampaikan Plt. Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua, Noak Kapisa.
Baca berita Se-Jayapura, Yosafat Maii Muyapa.jpeg)
Mahasiswa Kabupaten Paniai di Jayapura mengapresiasi keputusan Pemprov Papua yang diinformasikan kembali menunjuk Yohanes Youw sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kabupaten Paniai.
Baca berita Kota Jayapura, Anthon Raharusun.jpg)
Ketua Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia (DPC Peradi) Kota Jayapura, Anthon Raharusun menilai putusan Mahkamah Agung (MA) yang menghapus putusan Pengadilan Pajak Jakarta terkait tunggakan pajak air permukaan (PAP) PT. Freeport Indonesia sebesar Rp5,6 triliun (2011-2016), belum final.
Baca berita