Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik di Provinsi Papua sampai bulan Oktober 2018 menempati urutan terendah jika dibandingkan provinsi lain di Indonesia yang baru mencapai Rp 2,56 triliun atau 52,5 persen dari total pagu DAK mencapai Rp 4,98 triliun tahun 2018.
Baca berita
Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah Papua menilai sampai saat ini belum ada kemauan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua, untuk memberikan kredit kepada OAP (orang asli Papua).
Baca berita
Pemerintah Provinsi Papua memastikan perubahan porsi pembagian dana Otsus ke kabupaten dan kota di periode kepemimpinan Gubernur Lukas Enembe, belum final dan masih dalam penjajakan bersama para pihak terkait.
Baca berita
Pemerintah Provinsi Papua bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar monitoring dan evaluasi (monev) rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi terhadap lima kabupaten, yakni Nabire, Intan Jaya, Paniai, Deiyai dan Dogiyai.
Baca berita
Rencana Pemerintah Provinsi Papua untuk mengubah porsi pembagian dana otsus (80 persen dikelola kabupaten dan 20 persen provinsi), mendapat tanggapan Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah.
Baca berita
Gubernur Papua Lukas Enembe enggan disalahkan dengan tingkat daya serap yang rendah, jelang tutup tahun anggaran 2018 ini.
Baca berita
Asisten Bidang Pemerintah Sekda Papua, Doren Wakerkwa, SH kembali mengingatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua agar dapat menjadi perhatian serius terhadap daya serap anggaran.
Baca berita
Pemerintah Provinsi Papua mengeluhkan pemberlakuan sejumlah regulasi yang pada akhirnya memicu defisit anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018.
Baca berita
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua optimis penyerapan anggaran mampu mencapai diatas 80 persen saat penutupan tahun anggaran 2018.
Baca berita