Pemerintah Provinsi Papua menghimbau Menkopolhukam agar tak menyampaikan statement yang dapat memicu keresahan di Bumi Cenderawasih.

Penegasan itu dikatakan Sekertaris Daerah (Sekda) Papua Hery Dosinaen, menanggapi sikap pemerintah pusat melakukan operasi keamanan di Papua, sebagaimana yang tengah dilakukan di Poso, Sulawesi Tengah.

Hery meminta Menteri untuk selayaknya melakukan kajian terlebih dahulu sebelum memberi satu pernyataan, sebab berpotensi memberi umpan balik yang luar biasa bagi seluruh komponen masyarakat.

“Bagaimana pun juga semua pejabat publik harus memberikan pernyataan dengan satu kajian yang baik. Jangan sampai satu statement membuat keresahan atau umpan balik yang sangat luar biasa dari semua komponen masyarakat,” tegas dia.

Sekda mengaku belum mengetahui rencana pemerintah pusat melakukan operasi keamanan di Papua dalam menyikapi gerakan teror beradar kelompok keamanan bersenjata. Namun kalau pun harus terjadi, Pemerintah Pusat diminta untuk duduk bersama dengan semua pihak di Papua.

“Kami belum tahu (soal informasi operasi keamanan yang akan diberlakukan di Papua). Tapi soal itu harus kita duduk bersama. Jangan sampai ada statement emosional sesaat,” jelas Sekda.

Sebelumnya, empat orang pekerja di Distrik Sinak, Kabupaten Puncak, tewas akibat penyerangan kelompok sipil bersenjata. Penembakan ini disikapi, pemerintah dengan akan melakukan operasi keamanan di Papua.

"Kita akan lakukan seperti di Poso. Poso, operasi maju dengan baik," kata Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan di Jakarta, beberapa hari lalu.

Sementara menyikapi penembakan di Puncak, Gubernur Papua Lukas Enembe melalui Sekda Papua menyampaikan rasa bela sungkawa yang mendalam bagi seluruh keluarkan korban.

Gubernur juga dilaporkan prihatin atas insiden penembakan itu, karena terjadi saat pihak pemerintah daerh tengah gencar-gencarnya melakukan pembangunan infrastruktur untuk menyambungkan akses trasportasi darat antar kabupaten di wilayah pegunungan.