Seluruh Aparat Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemerintah Provinsi dalam waktu dekat bakal di tes urine sebagai upaya pemberantasan terhadap penyalahgunaan Narkoba di Papua.

Hal tersebut dikatakan Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Hery Dosinaen dalam arahannya pada Serah Terima Jabatan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Papua, Rabu (20/4) kemarin.

Sekda Hery mengatakan, tes urine itu nantinya wajib diikuti seluruh pegawai di lingkungan Pemprov.

"Tadi malam (kemarin-red) saya sudah bertemu dengan Kepala BNN Papua. Sehingga dalam waktu dekat tes terhadap seluruh ASN di provinsi termasuk para kepala SKPD bisa segera dilaksanakan," ucap dia.

Dia menambahkan pelaksanaan tes urine tersebut untuk memastikan seluruh pegawai di pemerintahan bebas dari penyalahgunaan dan peredaran Narkoba yang saat ini marak di Papua. Bahkan pihaknya siap memberikan sanksi tegas terhadap seluruh ASN yang terbukti sebagai pengguna Narkoba.

“Jika kami mengetahui ada pegawai yang terbukti mengkonsumsi Narkoba tentu saya akan memberikan sanksi yang tegas. Sebab tak hanya Narkoba yang kita perangi, kita juga ingin menghapus peredaran Miras di tanah ini”.

“Sebab tujuan dari semuanya ini adalah menyelamatkan umat manusia yang ada di Tanah ini, supaya hidup menurut aturan hukum yang berlaku serta yang diamanatkan oleh Tuhan yang Maha Esa,” ujar dia.

Diketahui, Menkopolhukam Luhut Panjaitan pernah menantang seluruh pejabat di Papua untuk melakukan tes urine saat menghadiri satu kegiatan di GOR Cendrawasih Jayapura.

Tes urine bagi pejabat dan ASN ini sebagai bentuk dukungan terhadap pemberantasan Narkoba yang saat ini gencar-gencarnya digalakkan pemerintahan Jokowi – JK.

Sebelumnya, Badan Nasional Narkotika Provinsi Papua melakukan tes urine bagi ratusan pejabat yang menjadi peserta Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Bupati dan Wali Kota, Kamis (31/3) di Sasana Krida Kantor Gubernur Dok II Jayapura.

Sekitar 10 pejabat dikabarkan “kabur” dan tak mengembalikan sampel urine. Sebagiannya bahkan membawa pergi urine pot (gelas sample urin) dan tak mengembalikan hingga pelaksanaan tes selesai.

Kepala Badan Nasional Narkotika (BNN) Provinsi Papua Kombes Pol Jackson Lapalonga ketika dikonfirmasi pers membenarkan hal tersebut.