Gubernur Papua Hadiri Rakornas KKP Bahas Prioritas Pembangunan Sektor Kelautan

JAKARTA – Gubernur Papua Matius D. Fakhiri menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun 2026 sebagai bagian dari penyusunan arah kebijakan dan program prioritas sektor kelautan dan perikanan.

Rakornas yang berlangsung pada 2–3 Juli 2026 di Ballroom KKP, Gedung Mina Bahari III, Jakarta, mengangkat tema Akselerasi Program Kerja Prioritas Nasional Sektor Kelautan dan Perikanan untuk Mendukung Swasembada Pangan.

Kehadiran Gubernur Papua menjadi bagian dari sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menyelaraskan pelaksanaan program pembangunan sektor kelautan dan perikanan.

Dalam forum tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan memaparkan sejumlah program prioritas Tahun Anggaran 2026, di antaranya pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih, pengembangan budidaya tematik, modernisasi armada kapal perikanan, revitalisasi tambak, serta percepatan swasembada garam.

Program-program tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk meningkatkan produktivitas sektor kelautan dan perikanan sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional.

Bagi Papua, forum koordinasi tersebut menjadi kesempatan untuk menyelaraskan kebutuhan pembangunan daerah dengan program pemerintah pusat, mengingat Papua memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang besar.

Melalui Rakornas ini, diharapkan sinergi pemerintah pusat dan daerah semakin kuat dalam menyusun program dan penganggaran tahun 2027 sehingga pembangunan sektor kelautan dan perikanan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat. ***

JAKARTA – Papua Governor Matius D. Fakhiri attended the 2026 National Coordination Meeting of the Ministry of Marine Affairs as part of efforts to formulate policy directions and priority programs for the marine and fisheries sector.

The coordination meeting, held on July 2–3, 2026, at the Ballroom of Mina Bahari III Building, Jakarta, carried the theme "Accelerating National Priority Work Programs in the Marine and Fisheries Sector to Support Food Self-Sufficiency."

The presence of the Papua Governor was part of the synergy between the central government and regional governments in aligning the implementation of development programs in the marine and fisheries sector.

During the forum, the Ministry of Marine Affairs and Fisheries presented some priority programs for the 2026 fiscal year, including the development of Kampung Nelayan Merah Putih, thematic aquaculture development, modernization of fishing vessel fleets, pond revitalization, and acceleration of salt self-sufficiency.

These programs are part of the government's strategy to increase productivity in the marine and fisheries sector while supporting national food security.

For Papua, the coordination forum served as an opportunity to align regional development needs with central government programs, considering that Papua has significant marine and fisheries resource potential.

Through this National Coordination Meeting, synergy between the central and regional governments is expected to grow stronger in preparing programs and budgeting for 2027, so that development in the marine and fisheries sector can run more effectively and provide benefits to the community. ***