Gubernur Papua Dorong Masyarakat Adat Senggi Kelola Sawah Secara Mandiri

JAYAPURA - Gubernur Papua Matius D. Fakhiri meminta masyarakat adat di Distrik Senggi, Kabupaten Keerom, mengelola sendiri tanah dan sawah yang dikembangkan melalui program cetak sawah rakyat (CSR).

Fakhiri mengatakan, masyarakat adat harus menjadi pelaku utama dalam pengembangan sektor pertanian di wilayah tersebut. Ia mengingatkan agar tanah yang dimiliki tidak disewakan atau diserahkan pengelolaannya kepada pihak lain.

Pesan itu disampaikan Fakhiri saat melakukan penanaman padi perdana pada lahan cetak sawah rakyat di Senggi, Senin (7/9/2026).

“Tanah tetap milik masyarakat adat. Sawah juga ini milik masyarakat adat, masyarakat yang ada. Kalau ada kelompok petani, silakan dikelola,” kata Fakhiri.

Menurut dia, pemerintah hanya membantu membuka dan membangun lahan pertanian untuk mendukung program swasembada pangan. Kepemilikan tanah tetap berada di tangan masyarakat adat.

Fakhiri juga meminta kepala suku dan pemilik hak ulayat memastikan batas atau patok tanah mereka jelas sehingga tidak terjadi persoalan di kemudian hari.

Ia mendorong masyarakat Papua untuk tidak hanya menjadi pemilik lahan, tetapi ikut menggarap dan menikmati manfaat ekonomi dari hasil pertanian.

Sementara itu, warga pendatang atau transmigran yang memiliki pengalaman bertani diharapkan dapat membantu mentransfer pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat lokal Papua.

“Jangan sampai masyarakat hanya punya tanah, tetapi orang lain yang mengelola dan menikmati hasilnya,” ujarnya.

Fakhiri berharap pengembangan sawah di Senggi dapat membuka lapangan ekonomi baru sekaligus memperkuat ketahanan pangan Papua. ***

JAYAPURA – Papua Governor Matius D. Fakhiri has urged indigenous communities in Senggi District, Keerom Regency, to independently manage their land and rice fields developed through the People’s Rice Field Development Program.

Fakhiri said indigenous communities should play the leading role in developing the agricultural sector in the area. He stressed that land owned by indigenous communities should not be leased out or handed over to other parties for management.

Fakhiri delivered the message while overseeing the first rice planting on land developed under the People’s Rice Field Development Program in Senggi on Monday (September 7, 2026).

“The land remains the property of the indigenous communities. These rice fields also belong to the indigenous communities and the local people. If there are farmer groups, they are welcome to manage the fields,” Fakhiri said.

He explained that the government’s role is limited to helping clear and develop agricultural land in support of the food self-sufficiency program. Ownership of the land remains with the indigenous communities.

Fakhiri also urged tribal leaders and customary landowners to clearly establish their land boundaries and markers to prevent future disputes.

He encouraged Papuans not only to own agricultural land but also to actively cultivate it and benefit economically from its agricultural production.

Meanwhile, migrants or transmigrant communities with farming experience are expected to help transfer agricultural knowledge and skills to local Papuan communities.

“We must not allow local communities to own the land while others manage it and enjoy the benefits,” he said.

Fakhiri said the development of rice fields in Senggi would create new economic opportunities while strengthening food security in Papua. ***