Pilihan Menu
Kontak Informasi
Alamat

Kompleks Kantor Gubernur, Jl. Soa Siu Dok 2, Jayapura, Papua

Email

info@papua.go.id

Phone

(0967) 537 523

Lukas Enembe, S.IP, MH gub.jpg

Klemen Tinal, SE, MM wagub.jpg

Jayapura.
Gubernur Provinsi papua, Drs.J.P.Solossa,Msi, bertindak sebagai inspektur upacara pada peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI ke-59 di Provinsi papua yang berjalan dengan hikmat dan diikuti oleh seluruh elemen masyarakat didaerah ini, baik para muspida provinsi papua, pejabat TNI dan Polri serta sipil BUMN, BUMD para pejuang kemerdekaan kosul negara sahabat, tokoh-tokoh masyarakat, agama, adat tokoh pemuda, tokoh perempuan, mahasiswa dan pelajar.
Peringatan dektik-detik pro
Jayapura.
Pengangkatan pejabat structural, dilingkungan instansi pemerintahan Propinsi Irian jaya barat mendapat banyak masalah, dimana dalam pengangkatan pejabat masih didasarkan pada usulan dari Bupati dan Caretaker Bupati, pemekaran yang ada di wilayah tersebut, yang seharusnya dalam pengangkatan pejabat dilingkungan pemda melalui Baperjakat.
Masalah tersebut diungkapkan Kepala Biro Kepegawaian, Propinsi Irian Jaya Barat Drs. N.D.Mandacan dalam rapat koordinasi sehari kepegawaian yang dila......
Jayapura.
Era roformasi dan demokratisasi membuat pertumbuhan pers yang begitu cepat, sehingga secara kuantitas dapat dikatan pers (media cetak/elektronik) mencuat cukup pesat karena peran dan fungsinya dalam mempengaruhi masyarakat. Dengan era reformasi kebebasan pers dapat mengikuti perubahan dari otoriter kearah demokrasi, yang berakibat orang bebas mendirikan pers (koran,tabloit dan majalah).
Hal ini dikatakan PLH Kabid Pelayanan Pers Soebardi mewakili Kepala BIKDA Provinsi papua pada HUT......
Jayapura,
Bergulirnya reformasi mengakibatkan perubahan yang begitu cepat dalam segi kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu perubahan yang penting yaitu dalam system penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang didasarkan pada UU Nomor 22 dan 25 tahun 1999. Kedua UU ini memberikan kewenangan yang jauh lebih besar kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri, terlebih lagi dengan berlakunya UU Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Sehingga lebih......
Pertemuan Appsi merupakan satu wahana yang sangat baik untuk saling menyamakan, persepsi dari seluruh gubernur sehingga implementasi Otonomi Daerah semakin kokoh,demikian ketua umum APPSI Sutiyoso yang juga adalah Gubernur DKI Jakarta, dalam sambutan penutupan APPSI II Jumat (06/08), di gedung Sasana Karya Kantor Gubernur Dok II jayapura.
Raker APPSI II telah dirumuskan oleh Dewan Pakar APPSI yang dipimpin Prof.Dr.Ryaas Rasyid yakni:
I. Perubahan UU/1999 tentang Pemerintah daerah.
Tata Cara ......
Jayapura.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) besok malam (Selasa, 10/8) sudah mulai melakukan pencetakan surat suara bergambar dua pasangan calon presiden dan wakil presiden, Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi serta Susilo Bambang Yudhoyono-Muhammad Jusuf Kalla.
Hal ini dikatakan anggota KPU, Hamid Awaludin, selaku penanggung jawab pencetakan kertas suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, di kantor Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin (9/8).
Mengenai pencetakan surat suara tersebut Hamid men......
Karya seni budaya Bangsa yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat memiliki keunikan yang berbeda-beda dengan ciri khas masing-masing daerah, tentu ini adalah Anugerah Tuhan, yang diwujudkannya dalam karya para seniman, demikian Drs. Djabar ABD Kadir, Assisten II Bidang Umum dalam sambutannya mewakili Gubernur pada penutupan pameran kerajinan Nasional dua, Sabtu (07/08) di Gedung Olah Raga Cenderawasih Jayapura. Dengan pameran pekan Nasional dua, merupakan ajang promosi juga diharapkan, dapat ......
Jayapura.
Pelaksanaan Raker APPSI di nilai sangat tepat dilaksanakan pada saat ini, apalagi Raker tersebut direncanakan akan menghadirkan capres-capres yang akan mengikuti pemilihan presiden pada 20 September mendatang, guna menyampaikan materi tentang komitmennya terhadap pelaksanaan Otonomi Daerah di masa kepemimpinannya sebagai presiden bila terpilih.
Menurut Plh Sekda Provinsi Papua, Drs Andi Basso Basalem, bahwa ada tiga hal yang menjadi fokus pembahasan dalam Raker APPSI yang akan ber......
Memperhatikan tantangan, peluang dan kebutuhan masa depan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, maka kita dituntut untuk menggunakan teknologi informasi, yang merupakan kekuatan untuk meningkatkan komptensi, demikian Assisten II Bidang Aparatur Drs.W.D.Ochmbair mewakili Gubernur Provinsi papua pada acara penutupan Pelatihan Teknisis jaringan/LAN bagi Tim Pengembangan SIMDA Provinsi Papua Jumat (30/07) di gedung ARDA Provinsi papua, dalam sambuatnnya gubernur mengingatkan bahwa Teknologi ......
Pakar hukum Tata Negara Harun Alrasid, menilai Instruksi Presiden (Inpres)Nomor 1 2003, tetang Percepatan pelaksanaan Undang-undang (UU) nomor 45/1999 tentang pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat, Kaupaten Paniai, Mimika,Puncak Jaya dan Kota Sorong, cacat hukum dan tidak punya dasar yuridis yang jelas.
Keluarnya Inpres tersebut harus dinyatakan kepada pemerinta dalam hal ini Presiden apa latar belakangnya.Apa presiden tidak mengidahkan UU NO 21/2002 tentang otonomi khusus Provinsi Papua yang ......
Jayapura.
Presiden RI Megawati Soekarno Putri akan tiba di jayapura pada hari jumat (06/08), setelah sehari sebelumnya menginap di Timika. Kehadiran Presiden di jayapura adalah dalam rangka membuka Raker Asosiasi Pemerintah Provinsi Indonesia (APPSI) ke dua yang akan berlangsung tanggal 6-7 Agustus 2004, menurut kepala protokol Pemda Provinsi Papua Elly Auri,SE,MM, kepada wartawan, Presiden Megawati dalam kunjungannya di jayapura akan di dampingi Mendagri Hari sabarno, Menko Polkam adinterim H......
Jayapura.
Gubernur Provinsi papua Drs.J.P.Solossa,Msi, sangat menyesalkan penolakan Bupati Jayawijaya terhadap Tim Bawasda dan BPKP Provinsi Papua guna melakukan pemeriksaan (audit) keuangan Pemda Kabupaten tersebut.
Menurut Gubernur, dengan penolakan Bupati Jayawiaya terhadap Tim yang dibentuk oleh Gubernur Provinsi papua, tidak menutup kemungkinan pihak Kejaksaan dan Kepolisian untuk melakukan pemeriksaan terhadap Bupati tersebut.
Seharusnya Tim resmi yang ditugaskan pemerintah harus dituru......

instansi