Pilihan Menu
Kontak Informasi
Alamat

Kompleks Kantor Gubernur, Jl. Soa Siu Dok 2, Jayapura, Papua

Email

info@papua.go.id

Phone

(0967) 537 523

Komjen Pol (Purn) Matius D. Fakhiri, S.I.K., M.H. Gub Fakhiri.jpeg

Aryoko A. F. Rumaropen, S.P., M.Eng. Wagub Rumaropen.jpeg

  1. Home
  2. Berita
  3. Daftar Berita

Berita Terhangat

Dec 25
Baca Selengkapnya

Natal Perdana Wagub Papua Periode 2025–2030 Jadi ...
Dec 25
Baca Selengkapnya

Wagub Papua: Lulusan PKN Tingkat II Wajib Dorong P ...
Dec 25
Baca Selengkapnya

Pemprov Papua Terapkan Pembayaran Retribusi Digita ...
Dec 25
Baca Selengkapnya

Pemprov Papua Siapkan Relokasi Kantor Badan Pengel ...

Sekda Ridwan Harap Masyarakat Papua Melek Finansial

Kategori Keuangan Daerah
Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Muhammad Ridwan Rumasukun berharap masyarakat “Bumi Cenderawasih” makin melek finansial serta memahami pengelolaan keuangan, seperti asuransi, pinjaman kredit maupun investasi.

BPS Minta OPD Pemprov Papua Manfaatkan Aplikasi SIMACE

Kategori Pembangunan Daerah
Deputi Bidang Statistik Produksi BPS RI, M. Habibullah mengimbau seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemprov Papua, agar memanfaatkan aplikasi Statistical Management and Collaboration System (SIMACE), untuk menjadi wadah bagi pelaksanaan satu data Indonesia serta perwujudan sistem statistik nasional yang efektif.

Yulce Enembe Ajak Warga Papua Gemar Makan Ikan

Kategori Perikanan
Ketua Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (Forikan) Papua Yulce W. Enembe mendorong warga Bumi Cenderawasih gemar makan ikan karena mengandung gizi tinggi yang baik untuk pertumbuhan tubuh dan kesehatan diri secara umum.

DKP Papua Sosialisasi Integrasi OSS dan SIMKADA

Kategori Perikanan
Dinas Kelautan dan Perikanan Papua menggelar sosialisasi dan fasilitasi pelayanan izin usaha perikanan tangkap secara ”marathon“ di tiga kabupaten.

Menkeu Sri Mulyani Resmikan Gedung Keuangan Negara Jayapura

Kategori Keuangan Daerah
Gedung Keuangan Negara (GKN) Jayapura yang berlokasi di Jl. Diponegoro Gurahbesi, Jayapura Utara, Kota Jayapura resmi beroperasi pada Jumat (26/11/2021), setelah diresmikan Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani.

Pembentukan PAPUAPROV-CSIRT Diharapkan Mampu Cegah Serangan Siber di Papua

Kategori e-Government
Pemerintah Provinsi Papua bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) resmi meluncurkan Computer Security Incident Response Team (CSIRT) Pemerintah Provinsi Papua yang diberi nama PAPUAPROV-CSIRT, Kamis (25/11/2021).

KPK Minta Inspektorat - Auditor di Papua Intensifkan Pendampingan dan Pengawasan

Kategori Reformasi Birokrasi
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata meminta segenap pihak dan insan inspektorat serta auditor di Papua mengintensifkan pendampingan dan pengawasan terhadap tata kelola pemerintahan di Papua.

Dongkrak Skor MCP Papua, KPK Gelar Bimtek Bagi Admin Daerah

Kategori Reformasi Birokrasi
Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) tak tinggal diam menyikapi masih rendahnya skor Monitoring Center for Prevention (MCP) Provinsi Papua, yang meliputi delapan area intervensi.

Organisasi Masyarakat Sipil Diajak Berantas Korupsi

Kategori Keuangan Daerah
Segenap pimpinan organisasi masyarakat sipil di wilayah Papua, diajak turut berperan aktif dalam upaya pemberantasan korupsi, lewat pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya.

Kominfo Papua : OPD Wajib Jalankan Prinsip Keterbukaan Informasi Publik

Kategori Reformasi Birokrasi
Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Papua mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup pemerintah provinsi agar dapat menjalankan prinsip keterbukaan informasi publik secara maksimal dan bertanggungjawab.

KPK Minta Kepala Daerah di Papua Perkuat Tata Kelola Pemerintahan

Kategori Keuangan Daerah
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata meminta kepada seluruh kepala daerah di Papua untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik di daerahnya masing-masing.

KPK : Capaian Pencegahan Korupsi di Papua Masih Relatif Stagnan

Kategori Keuangan Daerah
Capaian upaya pencegahan korupsi oleh pemerintah provinsi dan 29 kabupaten/kota di Papua, menurut Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) masih stagnan (tidak bertumbuh).

KATEGORI BERITA

ARSIP BERITA

WISATA DAERAH

instansi