Pilihan Menu
Kontak Informasi
Alamat

Kompleks Kantor Gubernur, Jl. Soa Siu Dok 2, Jayapura, Papua

Email

info@papua.go.id

Phone

(0967) 537 523

Lukas Enembe, S.IP, MH lukasenambe.jpg

Klemen Tinal, SE, MM klementinal.jpg

Pemerintah Provinsi Papua berencana mem-pailitkan sejumlah perusahaan daerah yang dianggap tak mampu berkontribusi, apalagi menyumbang pendapatan bagi negara. Sejumlah perusahaan daerah itu, yakni PT. Percetakan Rakyat Papua, PT. Papua Lintas Nusantara, PT.Semen Papua, PT. Listrik Papua , PT. Emas Papua
Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Hery Dosinaen mengaku tak ambil pusing dengan rencana Fraksi Hanura DPRD Kota Jayapura, untuk melakukan judicial review atau uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) RI terhadap Perda Nomor 15 Tahun 2013 tentang larangan minuman keras di Bumi Cenderawasih.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Papua Djuli Mambaya mengaku tak ingin berkonfrontasi dengan legislator, terkait permintaan penghentian pembangunan patung Yesus Kristus di Kayu Batu, Base G, Kota Jayapura.
Penempatan sumber daya manusia (SDM) pada Kelompok Kerja (Pokja) Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Papua di 2018 mendatang, bakal disesuaikan dengan spesifikasi pekerjaan.
Dibawah kepemimpinan Gubernur Papua Lukas Enembesejak 2013 lalu, berbagai upaya maupun kebijakan telah diambil untuk meningkatkan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Gubernur Papua Lukas Enembe melantik mengambil sumpah jabatan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Tolikara dan Kepulauan Yapen periode 2017 - 2022.
Keberhasilan Pemerintah Provinsi Papua mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), diganjar penghargaan oleh Kementerian Keuangan.
Pemerintah Pusat diminta mempercepat penerbitan Surat Keputusan (SK) pelantikan Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP), sebab tahapan Pilkada Gubernur (Pilgub) 2018 tinggal menghitung hari.
Gubernur Papua Lukas Enembe menepis anggaran sejumlah pihak yang menilai dirinya tak loyal terhadap negara. Dia pun menyebut hal itu sebagai sebuah pemikiran yang konyol, sebab sejak dahulu “merah putih” sudah menjadi bagian dari hidupnya.
Gubernur Papua Lukas Enembe menilai kericuhan yang terjadi di Departemen Dalam Negeri (Depdagri), dinilai sangat mempermalukan seluruh masyarakat Bumi Cenderawasih.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua menyebut baru tiga partai politik yang telah resmi mendaftar dan telah menerima tanda terima dari lembaga penyelenggara Pemilu di Bumi Cenderawasih.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong pemerintah pusat untuk menetapkan jabatan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) setara jabatan Sekretaris Daerah (Sekda).

Gallery

instansi