Pemprov Papua Perkuat Akuntabilitas, LKPD 2025 Diserahkan ke BPKPemerintah Provinsi Papua terus memperkuat tata kelola keuangan daerah melalui penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Papua. Laporan tersebut diserahkan dalam kondisi unaudited sebagai bagian dari proses pemeriksaan lanjutan.
Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal menyebut tingkat kesadaran dan kedisiplinan warga Kota dan Kabupaten Jayapura untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona atau Covid-19, masih cukup rendah.
Presiden Joko Widodo baru-baru ini mengumumkan sejumlah provinsi mengalami defisit stok bahan pokok (bapok) ditengah-tengah mewabahnya pandemi virus corona atau Covid-19.
Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal memastikan belum menandatangani surat apa pun terkait pengajuan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala besar (PSBB), menyikapi tingginya penyebaran virus corona atau Covid-19 di bumi cenderawasih.
Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal mendorong 80 persen dana Otsus 2020 yang disalurkan ke kabupaten dan kota, untuk membiayai penanggulangan virus corona atau Covid-19 di masing-masing wilayahnya, namun terbatas pada OAP (orang asli Papua).
Sebanyak 17 ribu warga bumi cenderawasih terdampak wabah Covid-19, khususnya di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Keerom dan Sarmi, dipastikan menerima bantuan bahan makanan dari Pemerintah Provinsi Papua.
Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal menginstuksikan seluruh bantuan sosial (bansos) dalam bentuk bahan makanan (hasil pertanian, perkebunan dan peternakan) yang disalurkan kepada masyarakat selama bencana pandemi corona atau Covid-19, wajib menggunakan produk lokal.
Pemerintah Provinsi Papua memastikan telah mendistribusikan 12.965 alat pelindung diri (APD) hingga 25 April 2020 ke delapan kabupaten dan kota maupun rumah sakit setempat, dalam upaya penanggulangan pandemi Covid-19 di bumi cenderawasih.