Pemprov Papua Perkuat Akuntabilitas, LKPD 2025 Diserahkan ke BPKPemerintah Provinsi Papua terus memperkuat tata kelola keuangan daerah melalui penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Papua. Laporan tersebut diserahkan dalam kondisi unaudited sebagai bagian dari proses pemeriksaan lanjutan.
Mahasiswa asal Kabupaten Yalimo mendesak Pemerintah Provinsi Papua untuk turun tangan mengusut tuntas upaya penyelundupan minuman keras (miras) di Kabupaten Yalimo, beberapa waktu lalu.
Pemerintah Provinsi dalam waktu dekat segera mendorong kerja sama dengan Bulog Divisi Regional (Divre) Papua, agar menampung dan membeli hasil bumi masyarakat dan pedagang lokal.
Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Papua menilai dibutuhkan sedikitnya delapan kapal pengawas untuk meminimalisir risiko pencurian ikan di kawasana perairan selatan dan utara bumi cenderawasih.
Pemerintah Kabupaten Mappi memberi dukungan penuh terhadap rencana Pemerintah Provinsi Papua untuk menerbitkan sebuah rencana aksi dalam pengembangan dan pembudidayaan sagu.
Penjabat Gubernur Papua Soedarmo mengajak para pemabuk (orang yang biasa mengkonsumsi minuman keras secara berlebihan), untuk dapat mengubah kebiasaan buruk itu dengan hal yang lebih positif, diantaranya seperti menjadi “pecandu” kopi.
Pemerintah Kabupaten Puncak mendorong ketersediaan jaringan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di 25 distrik pada 2019 mendatang, dengan harapan dapat memaksimalkan pelaksanaan pembangunan di wilayah tersebut.
Lazimnya pelaksanaan apel Senin pagi hanya digelar sebanyak satu kali oleh Pemerintah Provinsi Papua. Kali ini berbeda, dimana pelaksanaannya digelar dua kali, pagi dan siang di Halaman Kantor Gubernur Dok II Jayapura, Senin (6/8).
Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Papua mengimbau pihak perbankan agar dapat membantu pemerintah provinsi dalam membiayai pengelolaan pangan lokal, diantaranya sagu.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Papua menyebut, tingkat pengetahuan yang minim, kurangnya informasi tentang aturan main (payung hukum) serta minimnya mental aparatur, turut menyebabkan terjadinya kerugian negara melalui proses pengadaan barang dan jasa.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI mengajak masyarakat bumi cenderawasih untuk dapat mengkritisi pembangunan dunia pendidikan yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Papua, lewat Neraca Pendidikan Daerah (NPD) yang disajikan pemerintah pusat.
Penjabat Gubernur Papua Soedarmo menginstruksikan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, untuk segera menyusun rencana aksi pengelolaan sagu, yang dinilai mampu berperan meningkatkkan ekonomi daerah, memperbaiki taraf hidup masyarakat serta mewujudkan ketahanan pangan nasional.
Pemerintah Provinsi Papua diusulkan untuk membuka areal persawahan di Kabupaten Jayapura, dimana hasilnya dapat dijual kepada negara-negara di wilayah pasifik yang membutuhkan.