Gubernur Luncurkan Program Mudik GratisPemerintah Provinsi Papua, melalui Gubernur Papua, Matius D Fakhiri meluncurkan Program Tiket Kapal dan Bus Gratis Natal dan Tahun Baru untuk masyarakat Papua, di kantor gubernur, Senin (8/12).
Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Papua Elia Loupatty mengaku bakal mengupayakan untuk mendorong draft peraturan gubernur (pergub) ekonomi kerakyatan orang asli Bumi Cenderawasih (OAP).
Pemerintah Provinsi Papua mengapresiasi Kabupaten Intan Jaya yang telah mulai menerapkan aplikasi sistem "Tata Kelola Keuangan Desa" dalam pengawasan dan pengelolan dana yang digelontarkan pemerintah provinsi bagi seluruh kampung tersebut.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua menyayangkan pernyataan Ketua DPR Yunus Wonda, yang seolah-olah menilai lembaga penyeleggara Pilgub 2018 tersebut, bekerja dengan berorientasi pada uang.
Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Hery Dosinaen minta pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk dapat mengelola anggaran Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2018 dengan maksimal.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) diminta segera menyampaikan usulan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2014, yang rencananya bakal dibuka pada tahun ini.
Pemerintah Provinsi Papua mendorong pengesahan APBD induk 2018 pada bulan ini, sehingga implementasi anggaran maupun programm kerjanya dapat dilaksanakan pada awa tahun depan.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua berencana menghadirkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai narasumber, untuk mencegah serta memberantas penyelewengan dan penyalahgunaan keuangan negara, didalam proses penyelenggaraan Pilgub maupun Pilbup 2018 mendatang.
Kepala Dinas Kehutanan (Dishut) dan Konservasi Papua, Yan Jap Ormuseray mengaku dalam upaya pengawasan peredaran hasil hutan di Bumi Cenderawasih, instansinya melibatkan pihak kepolisian.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai kemampuan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di seluruh Papua masih kurang. Oleh karena itu, upaya Pemerintah Provinsi membekali APIP dengan berbagai kegiatan pelatihan kerja sama dengan KPK, dinilai sebagai satu langkah maju.
Lembaga penyelenggara Pilkada di Papua disarankan memakai sistem E-Katalog dalam pengadaan barang (logistik ) dan jasa maupun hal terkait lainnya, guna mencegah terjadinya penyalahgunaan keuangan negara.