Pemerintah Provinsi Papua menduga masih banyak broker (makelar,red) tanah yang mempengaruhi kelompok masyarakat tertentu, hingga pada akhirnya turut andil sedikit menghambat pelaksanaan pembangunan.
Wakil Gubernur Papua Kleme Tinal mengimbau semua pihak untuk tak menilai ada bentuk diskriminasi didalam amanat Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Papua, yang didalamnya menginstruksikan ada keberpihakan kepada orang asli Papua (OAP).
Sejumlah pengrajin seni ukir lokal, berharap seluruh kantor pemerintahan di Provinsi Papua dapat menonjolkan hasil kerajinan yang merepresentasikan lima wilayah adat.
Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Provinsi Papua diminta menjadi rumah bagi pemuda dan pemudi di Bumi Cenderawasih, sehingga para generasi muda itu mampu terhindar dari pengaruh negatif minuman keras dan narkoba.
Dinas Kesehatan Provinsi Papua kembali menepis dugaan dobel pembiayaan antara program Kartu Papua Sehat (KPS) dan BPJS. Kali ini disampaikan Sekertaris Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Silwanus Sumule, di Jayapura, Jumat kemarin.
Pemerintah Provinsi Papua mendorong pemerintah kabupaten dan kota, untuk maksimal dalam mengimplementasikan good governance (pemerintahan yang baik), mulai dari aspek pengelolaan keuangan sampai dengan kinerja organisasi.
Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan, keberadaan Tim Penilai Angka Kredit Widyaiswara memegang peranan penting dalam memberikan penilaian terhadap prestasi kerja Widyaiswara yang dituangkan dalam Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK).
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua menyoroti pemerintah kabupaten (pemkab) yang kerap telat dalam menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan dana Otonomi Khusus (Otsus).
Pemerintah Provinsi Papua mengakui hingga saat ini, masih kekurangan tenaga pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Hal demikian disampaikan Kepala Dinas Sosial Provinsi Papua, Ribka Haluk, di Kantor Gubernur Dok II Jayapura, Kamis (13/7).
Berkenaan dengan telah ditetapkannya Peraturan Mendagri Nomor 33 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan APBD 2018, Gubernur Papua Lukas Enembe berpesan agar memprioritaskan anggaran untuk belanja pelayanan publik.
Guna memaksimalkan daya serap anggaran di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Pemerintah Provinsi Papua bersama pihak ketiga menyepakati semua pekerjaan fisik maupun pengadaan barang dan jasa, berakhir di November mendatang.