Gubernur Luncurkan Program Mudik GratisPemerintah Provinsi Papua, melalui Gubernur Papua, Matius D Fakhiri meluncurkan Program Tiket Kapal dan Bus Gratis Natal dan Tahun Baru untuk masyarakat Papua, di kantor gubernur, Senin (8/12).
Pemerintah Provinsi Papua mewacanakan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan 2017 bersama DPR Papua, paling lambat di awal April mendatang.
Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Koordinasi Penyuluh bakal melakukan pendataan Kelompok Wanita Tani yang ada di bumi cenderawasih.
Pemerintah Provinsi Papua mendorong dibukanya perdagangan ke negara pasifik, guna meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat di Bumi Cenderawasih.
Sekertaris Daerah (Sekda) Papua Hery Dosinaen meminta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait agar cepat dan tanggap menangani masalah kesehatan di Bumi Cenderawasih.
Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Papua segera menyikapi melambungnya hargai cabai di seluruh Papua yang saat ini telah menembus Rp200 ribu per kilo.
Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua Elia Loupatty minta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk tegas terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak taat terhadap aturan.
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua diinstruksikan segera mengusulkan peresmian proyek strategis dalam rangka memperingati empat tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur, yang jatuh pada 9 April 2017 mendatang.
Pemerintah Provinsi Papua kembali melakukan ekspor kayu ke negeri tirai bambu Tiongkok. Ekpor yang ketiga kalinya ini, rencananya dilangsungkan pada 9 April mendatang atau bertepatan dengan empat tahun pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur.
Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua Elia Loupatty minta kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk tak mempersulit staf yang hendak mengajukan izin belajar.
Holding Company atau Irian Bhakti Mandiri diminta ikut membantu menyelesaikan persoalan yang membelit PT. Percetakan Rakyat Papua (PRP), dimana sampai dengan saat ini, puluhan karyawannya belum menerima gaji selama 11 bulan.