Pilihan Menu
Kontak Informasi
Alamat

Kompleks Kantor Gubernur, Jl. Soa Siu Dok 2, Jayapura, Papua

Email

info@papua.go.id

Phone

(0967) 537 523

Komjen Pol (Purn) Matius D. Fakhiri, S.I.K., M.H. Gub Fakhiri.jpeg

Aryoko A. F. Rumaropen, S.P., M.Eng. Wagub Rumaropen.jpeg

Guna mengatasi masalah inflasi di Bumi Cenderawasih, Bank Indonesia Papua mendorong pelaksanaan operasi pasar bekerja sama dengan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota.
Duta Besar Amerika Serikat di Jakarta Joseph R. Donovan Jr, mendukung kebijakan Presiden Jokowi yang terus berusaha mencari win win solution (solusi yang menguntungkan kedua belah pihak), antara PT. Freeport Indonesia dengan negara.
Pemerintah Provinsi Papua mengharapkan keberadaan tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) di Bumi Cenderawasih, dapat mendorong percepatan pembangunan di seluruh bidang maupun sektor.
Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal minta kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah provinsi, agar mengedepankan kerja sama tim yang solid guna menunjang tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Pekerjaan Umum langsung bergerak cepat menyikapi longsor ruas jalan Elelim – Wamena, tepatnya di Kampung Heabak, Distrik Abenawa Kabupaten Yalimo, sejak Jumat (3/3) lalu.
Gubernur Papua Lukas Enembe mengharapkan jajaran direksi baru yang nantinya terpilih, mampu mengelola Bank Papua jadi lebih profesional di segala lini sehingga dapat menjangkau hingga ke seluruh pelosok Bumi Cenderawasih.
Direncanakan pada hari ini, Gubernur Papua Lukas Enembe bakal membuka pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank Papua, di Hotel Sahid Jayapura.
Sehubungan dengan telah dikukuhkannya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru, Gubernur Papua Lukas Enembe mengharapkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memiliki sikap hati yang teguh melayani melayani masyarakat.
Biro Humas dan Protokol Setda Papua mengkonfirmasi kegiatan launching e-Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) bakal dihadiri Pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pemerintah Provinsi Papua mengakui kelebihan pegawai dengan kompetensi umum. Hal demikian tak jarang memunculkan pegawai “malas”, dikarenakan tak menguasai kualifikasi teknis pada satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Pemerintah Provinsi Papua kini dapat menyelenggarakan pelaksanaan diklat PIM II, setelah resmi mengantongi sertifikat akreditasi A.
Meski masih diberlakukan moratorim penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS), pemerintah pusat masih memberikan kesempatan bagi lulusan sekolah kedinasan maupun keahlian untuk diangkat sebagai pegawai negeri.

instansi