BANDUNG - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Unit Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan mendorong 17 Pemerintah Provinsi termasuk Pemerintah Provinsi Papua untuk memberlakukan praktik terbaik pada bidang perencanaan anggaran, penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, pengelola pajak kendaraan bermotor dan implementasi Tunjangan Perbaikan Penghasilan (PP) milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat.Komitmen ini diwujudkan melalui Penandatanganan Nota Kesepahaman oleh 17 Pemprov pada Jum