Pilihan Menu
Kontak Informasi
Alamat

Kompleks Kantor Gubernur, Jl. Soa Siu Dok 2, Jayapura, Papua

Email

info@papua.go.id

Phone

(0967) 537 523

Komjen Pol (Purn) Matius D. Fakhiri, S.I.K., M.H. Gub Fakhiri.jpeg

Aryoko A. F. Rumaropen, S.P., M.Eng. Wagub Rumaropen.jpeg

Aparatur Sipil Negara (ASN) diimbau untuk dapat bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan mengedepankan hati nurani supaya dapat menjauhkan diri dari praktik penyelenggaraan pemerintahan yang mengarah pada Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Gubernur Papua, Lukas Enembemengatakan dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten Bidang Umum Sekda Papua Elysa Auri pada pembukaan kegiatan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan III di lingkungan Pemprov, Kamis (14/7) di Aula Kantor Badan Dikla
Biro Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Setda Papua memastikan pertanggungjawaban dana hibah 2015 oleh lembaga keagamaan telah tuntas. Hal itu dikatakan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Setda Papua Naftali Yogi kepada wartawan di Sasana Krida kantor Gubernur, Kamis (14/7). “Pertanggungjawaban penggunaan dana hibah tahun lalu sudah tuntas. Kami benar-benar mengawal penggunaan anggaran ini”. “Kami bahkan membentuk tim pendamping yang bekerjasama dengan se
Pemerintah Provinsi Papua mengimbau nelayan pemegang kartu yang diterbitkan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) tak berlebihan dalam membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN). Kepala DKP Provinsi Papua, FX Mote mengatakan hal tersebut di Kantor Gubernur Jayapura, Kamis (14/7). “Saya harap pemanfaatan BBM oleh nelayan disesuaikan dengan jumlah atau kuota yang telah ditetapkan. Jangan membeli bahan bakar dalam jumlah banyak, tetapi bel
Guna mempersiapkan Generasi Emas Papua yang berkualitas, mandiri, pintar dan cerdas fokus perhatian penyelenggaraan pemerintahan daerah kedepan diarahkan pada program Papua Sehat. Hal demikian dikatakan Gubernur Papua Lukas Enembe dalam sambutan tertulis yang dibacakan Staf Ahli Gubernur Bidang Kesejahteraan Dan Sosial Ekonomi, Rosina Upessy pada Rapat koordinasi bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kabupaten/Kota se Papua, Kamis (14/7) di Jayapura. Untuk itu, Gubernur menyambut positi
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Papua diimbau membentuk desa binaan dan terlibat dalam memotivasi masyarakat untuk hidup sehat. Hal ini disampaikan Kepala Biro Kesra Papua Naftali Yogi kepada wartawan di Jayapura, Kamis (14/7) kemarin. “Khususnya bagi SKPD membidangi ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Sebab ada tiga aspek utama yang akan dikembangkan dalam kampung binaan, yakni pendidikan, perekonomian, serta kesehatan masyarakat”. “Sementara untu
Pemerintah Provinsi berharap pengurus Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) Cabang Papua dapat mengemas program pembangunan petenakan hingga dapat menarik investor untuk berivestasi di bidang tersebut. Hal itu dikatakan Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua Elia Loupatty disela-sela Seminar Regional Tahap Kedua Hasil Pemantauan Daerah Sebar Hama Penyakit Karantina Se Papua dan Papua Barat, Rabu malam, di Jayapura. Asisten juga berharap PDHI dapat menjadi
Badan Kepegawaian Negara (BKN) Papua akan bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) guna melakukan pengecekan sekaligus mendata jumlah Aparat Sipil Negara (ASN) yang maju sebagai bakal calon Kepala Daerah 2017 mendatang. Hal demikian dikatakan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Papua Nicolaus Wenda di Jayapura, Rabu (13/7). Dari pantauannya, hingga saat ini belum ada ASN di lingkungan pemerintah provinsi yang mengajukan pengunduran diri secara resmi untuk mengikuti iPilkada
Pemerintah Provinsi akan mengkaji ulang hasil pengumuman Panitia Seleksi (Pansel) 14 kursi dari jalur adat yang bakal duduk di kursi DPRP Papua. Keputusan Pansel No. 44 Pengumuman/Pansel/Provinsi VII/ tahun 2016 juga dinilai belum sah karena sarat kecurangan. Hal demikian dikatakan Asisten Bidang Pemerintahan Hukum dan HAM  Sekda Provinsi Papua, Doren Wakerwa, Rabu (13/7) di Jayapura.  â€œSaya atas nama Gubernur menyatakan harus ditinjau kembali. Hasil ini belum sah karen
Asisten Bidang Pemerintah, Hukum dan HAM Sekda Provinsi Papua, Doren Wakerkwa minta organisasi pemuda di Bumi Cenderawasih bersatu dan tak tercerai-berai menyikapi dualisme kepemimpinan Komite Nasional Pemuda Infonesia (KNPI) di Jakarta. Hal ini dikatakan Doren Wakerkwa di Jayapura, Rabu (13/7) kemarin, menyikapi rencana DPD KNPI Papua versi Fahd A Rafiq yang diketuai Marthinus Werimon untuk menggelar Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) DPD KNPI pada 19 Juli mendatang. Upaya ini unt
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua menilai perpeloncoan saat penerimaan siswa baru dinilai sudah tak populer (tidak disukai banyak orang,red) untuk diterapkan saat ini. Oleh karenanya, pihak sekolah diminta mulai meninggalkan pola lama tersebut dan mengutamakan masa orientasi siswa pada pembinaan mental serta pengenalan sekolah maupun visi dan misinya. “Lebih tepat saat ini jika dilakukan dengan pola lebih elegan dan mendidik. Mengenalkan lingkungan sekolah bagi siswa baru conto
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua Nicholaus Wenda mengatakan 44 calon praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) akan mengikuti Pantukhir (Pemantauan Akhir) di Jatinangor pada 11-14 Juli 2016. Hal ini dikatakan Nicholaus Wenda di Jayapura, Selasa (12/7) kemarin. “Setelah mendapat hasil akhir lalu bisa dibahas kembali mengenai tambahan afirmasi khusus Papua”. “Sebab ada kekurangan kuota untuk orang asli Papua, sehingga perlu dibuat afirmasi khususnya. Na
Sekda Papua Hery Dosinaen mengimbau instansi terkait segera melakukan penertiban terhadap seluruh jenis kendaraan yang menggunakan plat nomor dari luar Papua. Hal itu ditegaskan Hery Dosinaen di Jayapura, Selasa (12/7), menyikapi maraknya kendaraan luar Papua yang beroperasi di Kota Jayapura dan sekitarnya. “Saya kira momentum pergantian Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor (NRKB) dari “DS” ke “PA” ini sangat pas untuk melakukan penertiban”. “Sehingga saya minta semu

instansi