Pilihan Menu
Kontak Informasi
Alamat

Kompleks Kantor Gubernur, Jl. Soa Siu Dok 2, Jayapura, Papua

Email

info@papua.go.id

Phone

(0967) 537 523

Dr. M. Ridwan Rumasukun, SE, MM M Ridwan Rumasukun 2023-09-09 at 11.59.24.jpeg

Klemen Tinal, SE, MM wagub.jpg

Kebijakan Dinas Koperasi 2006-2010, adalah mengembangkan ekonomi daerah yang mengutamakan peningkatan pendapatan masyarakat yang adil dan merata
Alokasi anggaran infrastruktur Provinsi Papua Tahun 2007, yang telah ditetapkan senilai Rp 1,3 triliun lebih, ternyata mengalami penambahan anggaran menjadi Rp 1.481 triliun.
Dalam sosialisasi RKAB PTFI, akan ikut pula diprasentasekan berbagai bentuk kegiatan PTFI sampai kepada program pemberdayaan peningkatan kesejahteraan masyarakat atau community development
Pemprov Papua menyatakan keseriusannya menangani pembangunan dan peningkatan mutu jalan trans Papua yang menghubungkan Kota Nabire, Kabupaten Nabire ke Enarotali, ibukota Kabupaten Paniai untuk menunjang aktivitas pembangunan di kedua daerah itu.
Untuk menanggulangi bencana alam banjir yang terjadi di Kabupaten dan Kota Jayapura, Pemerintah Provinsi Papua dibawah koordinasi Wakil Gubernur Provinsi Papua, Alex Hasegem, SE, akan membentuk tim penanganan masalah banjir dan tanah longsor.
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Meneg PAN), Taufiq Effendi menghimbau masyarakat luas untuk memberi masukan pembahasan RUU Pelayanan Publik yang saat ini sedang dalam penggodokan di DPR
Jabatan Ketua DWP Bappeda Papua, diserahterimakan dari pejabat lama, Ny. Yubelina Howay kepada pejabat baru, Ny. Enggar Yuniati Werimon.
Berkas APBD Papua Tahun Anggaran 2007 yang telah ditetapkan pada Sidang Paripurna DPRP beberapa waktu lalu, akan diserahkan kepada Departemen Dalam Negeri (Depdagri) tepatnya pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2007
Pemberlakuan sistem tender elektronik ini bertujuan meningkatkan transparansi dan kompetensi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah
“Jadi, saya ingin ada suatu rumusan yang menguntungkan masyarakat tapi tidak merugikan proses pembangunan. Dengan ini pencapaian masyarakat yang taat dan mengerti pada hukum bisa diwujudkan,”
BPKP dalam hasil audit tahap kedua menemukan 10 penugasan kasus penyalahgunaan keuangan negara dengan nilai kerugian yang ditimbulkan kurang lebih Rp. 53,6 miliar.
”Dinas Perikanan mengalokasikan 90 persen anggaran dari dana APBD ayang disetujui dewan sebesar Rp. 24 miliar untuk meningkatkan perekonomian rakyat dikampung-kampung.."

instansi