Arsip Berita / Agustus 2016

Koleksi Publikasi

Berita Agustus 2016

Daftar berita yang dipublikasikan pada Agustus 2016.

Kembali ke Arsip
Baru Dua Persen Pejabat Papua Yang Laporkan LHKPN
04 August 2016

Baru Dua Persen Pejabat Papua Yang Laporkan LHKPN

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan sampai saat ini baru dua persen pejabat di Papua yang menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN). Hal itu dikatakan Pelaksana Harian Direktur LHKPN KPK Hery Nhurudin pada Rapat Koordinasi pengelola LHKPN kabupaten/kota se-Papua, yang dihadiri Sekda dan Inspektur kabupaten/kota se-Papua, Rabu (3/8) di Sasana Krida Kantor Gubernur Jayapura. Oleh karena itu, melalui kegiatan rapat koordinas tersebut pihaknya meminta agar pej

Baca Selengkapnya
Penyampaian LHKPN Untuk Cegah KKN
04 August 2016

Penyampaian LHKPN Untuk Cegah KKN

Inspektur Provinsi Papua Anggiat Situmorang menyerukan pentingnya penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) oleh para pejabat negara, guna mencegah bentuk dan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). “Ada beberapa hal yang bisa dicermati dalam pengisian LHKPN, diantaranya melakukan pencegahan KKN.  Sebab dengan penyamaian LHKPN, maka penyelenggara negara tak berani melakukan KKN sebab pengisian laporan LHKPN harus dilakukan sesuai ketentuan,” katanya p

Baca Selengkapnya
DKP Dorong Pengembangan Rumput Laut di Saireri dan Mamta
04 August 2016

DKP Dorong Pengembangan Rumput Laut di Saireri dan Mamta

Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Papua kembali mendorong pengembangan rumput laut di wilayah adat Saireri dan Mamta guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan setempat. Hal demikian dikatakan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua, FX. Mote kepada pers, di kantor Gubernur  Jayapura, Rabu (3/8) kemarin. “Saya melihat potensi pengembangan rumput laut di wilayah Provinsi Papua sangat menjanjikan. Sehingga secara berkesinambungan program pengembangan rumpu

Baca Selengkapnya
Tingkat Demokrasi Papua Buruk
04 August 2016

Tingkat Demokrasi Papua Buruk

Badan Pusat Statistik (BPS) Papua menempatkan tingkat demokrasi di Papua masuk sebagai kategori “buruk”. Dimana Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Papua 2015 sebesar 57,55 (dari skala 0 sampai 100). Angka tersebut turun 4,6 poin dibandingkan dengan IDI tahun 2014 sebesar 62,15. “Memang perkembangan IDI di Papua dari 2009 hingga 2015 mengalami kondisi pasang surut. Sejak pertama kali dirilis pada tahun 2009, indeks demokrasi di Papua tercatat sebesar 63,80”. “Indeks ini terus

Baca Selengkapnya
ACARA HALAL BI HALAL DINAS KOMINFO PROVINSI PAPUA
02 August 2016

ACARA HALAL BI HALAL DINAS KOMINFO PROVINSI PAPUA

“Dengan Kesucian Hati Dalam Silaturahim Kita Wujudkan Solidaritas Sesama” merupakan thema dari acara Halal Bi Halal Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Papua (DISKOMINFO), yang bertempat  di Aula Lt. 3 Diskominfo (02/08/2016), acara  yang bertujuan untuk memperat silaturahim antar pegawai dan juga para patner kerja di lingkungan DISKOMINFO terlaksana dengan penuh kekeluargaan. Dalam kesempatan ini Kepala Dinas KOMINFO Provinsi Papua, Ibu Kansiana Salle, SH, dalam sam

Baca Selengkapnya

Pencarian