DPR RI Bawa Kasus NPHD Pilgub Papua ke Jakarta
Komisi II DPR RI menyatakan bakal membawa kasus Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pilgub Papua 2018 yang hingga saat ini tak kunjung ditanda tangani oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat.
Koleksi Publikasi
Daftar berita yang dipublikasikan pada September 2017.
Komisi II DPR RI menyatakan bakal membawa kasus Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pilgub Papua 2018 yang hingga saat ini tak kunjung ditanda tangani oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua masih kukuh menolak penandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pilgub 2018, yang hanya disetujui Pemerintah Provinsi senilai Rp 850 miliar.
Asisten Bidang Umum Sekda Papua Elysa Auri menilai analisis jabatan dan beban kerja pada setiap organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), sangat penting untuk dilakukan guna menyusun peta jabatan serta kebutuhan jumlah pegawai.
Gubernur Papua Lukas Enembe berkeinginan agar perencanaan pembangunan daerah dilakukan secara tepat. Untuk dapat mewujudkannya, ia meminta agar pengelolan data dan informasi dilakukan secara tepat dan cepat untuk memenuhi tuntutan dinamika yang berkembang
Pemerintah Kabupaten diimbau menyiapkan anggaran untuk mendata jumlah orang asli Papua (OAP) sebagaimana instruksi Gubernur Papua Lukas Enembe, guna menjadi referensi dalam pengambilan kebijakan program kerja di masa mendatang.