.jpg)
Pemerintah Provinsi Papua melakukan penataan pengelolaan tenaga cleaning service sebagai bagian dari perbaikan tata kelola dan efisiensi anggaran di lingkungan perangkat daerah. Langkah ini mencakup penyelesaian hak pekerja serta penyesuaian sistem kerja ke depan.
Baca berita
Pemerintah Provinsi Papua terus memperkuat tata kelola keuangan daerah melalui penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Papua. Laporan tersebut diserahkan dalam kondisi unaudited sebagai bagian dari proses pemeriksaan lanjutan.
Baca berita.jpeg)
Pemerintah Provinsi Papua menempatkan Bank Papua sebagai instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Penguatan fungsi pengawasan menjadi perhatian seiring penataan manajemen dan struktur kelembagaan bank.
Baca berita
Pemerintah Provinsi Papua menegaskan komitmennya memperkuat tata kelola belanja daerah melalui tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Pemerintah menilai hasil pemeriksaan BPK bukan hanya evaluasi administratif, tetapi menjadi rujukan untuk pembenahan sistem pengelolaan keuangan daerah.
Baca berita
DPR Papua resmi mulai membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna yang digelar di ruang sidang DPR Papua, Rabu, (10/12/2025).
Baca berita
Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri menyebut bahwa Otsus sudah dirasakan oleh masyarakat. Namun menurutnya, belum tersentuh secara menyeluruh.
Baca berita
Gubernur Papua, Matius D Fakhiri menyampaikan bahwa, Pemerintah Provinsi Papua telah menyiapkan materi penyusunan materi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Papua tahun 2026.
Baca berita
Pemerintah Provinsi Papua memperkuat sistem pengawasan internal jelang penutupan masa pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun 2025. Upaya ini digerakkan melalui Workshop dan Validasi Data Wajib Lapor LHKPN di Jayapura, Selasa (18/11/2025).
Baca berita.jpeg)
Pemerintah Provinsi Papua, melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), yang diwakili oleh Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Papua, menargetkan penyerahan materi Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2026 pada minggu ke 3 November.
Baca berita