Inspektorat Provinsi, Kabupaten dan Kota diingatkan melakukan pengawasan secara maksimal dengan tak mencari-cari kesalahan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Baca berita
Pemerintah Pusat menyoroti penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh pemerintah daerah di kabupaten dan kota se-Papua, yang sampai saat ini ditengarai masih kerap mengalami keterlambatan.
Baca berita
Pemerintah Provinsi Papua melalui Badan Pendapatan Daerah mengimbau masyarakat untuk taat dan tak telat membayar pajak kendaraan bermotor. Sebab hasil pembayaran pajak tersebut, akan dipergunakan oleh pemerintah provinsi sebagai modal pembangunan bagi Papua.
Baca berita
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (ABPD) Perubahan 2017, dijadwalkan penyerahannya ke DPRP dalam bulan ini.
Baca berita
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Papua mengharapkan dukungan dari BUMN dan BUMD, untuk meningkatkan nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2017.
Baca berita
Pemerintah Provinsi Papua pada tahun ini bakal mulai mendorong dan menggali potensi hutan bukan kayu (HHBK) yang dinilai mampu meningkatkan nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Baca berita
Pemerintah Provinsi Papua mendorong pemerintah kabupaten dan kota, untuk maksimal dalam mengimplementasikan good governance (pemerintahan yang baik), mulai dari aspek pengelolaan keuangan sampai dengan kinerja organisasi.
Baca berita
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua menyoroti pemerintah kabupaten (pemkab) yang kerap telat dalam menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan dana Otonomi Khusus (Otsus).
Baca berita
Berkenaan dengan telah ditetapkannya Peraturan Mendagri Nomor 33 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan APBD 2018, Gubernur Papua Lukas Enembe berpesan agar memprioritaskan anggaran untuk belanja pelayanan publik.
Baca berita