Guna memaksimalkan daya serap anggaran di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Pemerintah Provinsi Papua bersama pihak ketiga menyepakati semua pekerjaan fisik maupun pengadaan barang dan jasa, berakhir di November mendatang.
Baca berita
Guna menghindari temuan dalam proses audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), bendaharawaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah provinsi agar menggunakan aplikasi barcode, untuk memastikan keaslian dokumen yang digunakan staf.
Baca berita
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua mengharapkan tenaga pendamping yang diturunkan ke 29 kabupaten dan kota, mampu merubah pola pikir masyarakat selama bertugas di masing-masing wilayahnya.
Baca berita
Pemerintah Provinsi Papua mengakui ada temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang belum ditindakanjuti sejak tahun 1981 lalu. Meski begitu, Inspektorat Provinsi Papua bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terus berupaya keras untuk menindaklanjuti temuan itu
Baca berita.JPG)
Gubernur Papua Lukas Enembe mengingatkan para kontraktor yang dipercaya melaksanakan kegiatan fisik maupun pengadaan barang dan jasa, agar bekerja jujur diatas tanah ini.
Baca berita
Gubernur Papua Lukas Enembe menolak bertanggung jawab terhadap segala bentuk pekerjaan dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Pemerintah daerah (SKPD).
Baca berita
Gubernur Papua Lukas Enembe minta setiap proses tender proyek melalui Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, wajib dilakukan secara transparan dan mengikuti mekanisme maupun aturan perundang-undangan yang berlaku.
Baca berita
Pemerintah Daerah Kapaten dan Kota yang ada di seluruh Papua, diimbau memaksimalkan 80 persen dana Otonomi Khusus (Otsus) yang turun ke wilayahnya, sebesar-besarnya untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.
Baca berita.JPG)
Kepala Daerah di kabupaten dan kota, diminta untuk mengelola dana Otonomi Khusus (Otsus) dengan baik, guna terhindar dari masalah hukum yang banyak membelit sejumlah pegawai negeri.
Baca berita