Pemprov Dukung Visi Reformasi Birokrasi Jokowi

Pemerintah Provinsi Papua mendukung penuh pandangan Presiden Jokowi dalam visinya yang meminta pemda berani melakukan reformasi birokrasi.

Pemerintah Provinsi Papua mendukung penuh pandangan Presiden Jokowi dalam visinya yang meminta pemda berani melakukan reformasi birokrasi.

Menurut Asisten Bidang Umum Sekda Papua, Elysa Auri, pemerintah provinsi bahkan dalam beberapa tahun terakhir berkomitmen kuat melakukan reformasi birokrasi. Terbukti, Pemprov Papua bahkan untuk Indonesia Timur, masuk dalam enam besar dalam hal pelaksanaan penyelenggaran pemerintahan pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Dilain pihak, rencana Pemprov Papua melebur struktur SKPD dari 51 menjadi 35, mendapat apresiasi dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Perampingan birokrasi tersebut bahkan diwacanakan untuk menjadi model percontohan yang selanjutnya berpotensi diterapkan di seluruh provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia.

“Saya kita, visi dan misi Presiden Jokowi terkait reformasi birokrasi saya kira sangat bagus. Sebab dengan begitu kita di Papua membangun inovasi. Yang pasti kita mendukug visi presiden”.

“Memang masih ada beberapa hal yang perlu kita benahi, tapi kan nanti secara perlahan-lahan akan dirampungkan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Sekda Papua Hery Dosinan berharap pemerintah kabupaten dan kota di bumi cenderawasih, lebih peduli terhadap upaya reformasi birokrasi yang sementara ini terus di dorong pemerintah pusat.

Hery pun mengimbau seluruh Sekda di kabupaten dan kota dapat menjadi “motor” perubahan kualitas pelayanan publik di masa mendatang.

“Sebab reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan good governance. Melalui reformasi birokrasi juga diharapkan terjadi penataan terhadap sistem  penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga terwujud birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien, serta tercipta pelayanan publik yang semakin baik dan memuaskan bagi masyarakat,” harap ia.