Pemprov Papua Kukuhkan Forum Penyuluh Antikorupsi Provinsi

JAYAPURA – Pemerintah Provinsi Papua mengukuhkan Forum Penyuluh Antikorupsi Provinsi Papua periode 2026–2030 sebagai bagian dari upaya membangun budaya antikorupsi dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih.

Pengukuhan dilakukan Wakil Gubernur Papua Aryoko A.F. Rumaropen di sela Rapat Koordinasi Perbaikan Tata Kelola dan Pencegahan Korupsi Dana Otonomi Khusus Wilayah Tanah Papua di Jayapura, Kamis (16/7/2026). Prosesi tersebut disaksikan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, para gubernur se-Tanah Papua, serta bupati dan walikota.

Wagub Aryoko mengajak pengurus yang dikukuhkan menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab serta menjadi bagian dari upaya menanamkan nilai-nilai antikorupsi di tengah masyarakat.

“Saya percaya saudara-saudari akan melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan penuh integritas, profesionalisme, serta menjunjung tinggi nilai-nilai antikorupsi demi terwujudnya Papua yang maju, bersih, dan berintegritas,” ujarnya.

Menurut Aryoko, keberadaan Forum Penyuluh Antikorupsi diharapkan dapat mendukung upaya pencegahan korupsi melalui edukasi dan penyuluhan yang berkelanjutan kepada aparatur maupun masyarakat.

Pemerintah Provinsi Papua berharap forum tersebut menjadi mitra strategis dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas, sekaligus memperkuat implementasi program pencegahan korupsi di Tanah Papua. ***

JAYAPURA – The Papua Provincial Government has officially inaugurated the Papua Provincial Anti-Corruption Counselors Forum for the 2026–2030 term as part of its commitment to fostering an anti-corruption culture and strengthening clean and accountable governance.

The inauguration was led by Papua Vice Governor Aryoko A.F. Rumaropen on the sidelines of the Coordination Meeting on Governance Improvement and Corruption Prevention in Special Autonomy Fund Management across the Land of Papua, held in Jayapura on Thursday (July 16, 2026). The ceremony was witnessed by the Chairperson of Indonesia's Corruption Eradication Commission, governors from across the Land of Papua, as well as regents and mayors.

Vice Governor Aryoko called on the newly inaugurated forum members to carry out their mandate with a strong sense of responsibility and to play an active role in promoting anti-corruption values throughout society.

"I am confident that you will carry out your duties and responsibilities with integrity, professionalism, and a steadfast commitment to upholding anti-corruption values for the realization of a progressive, clean, and high-integrity Papua," he said.

According to Aryoko, the establishment of the Provincial Anti-Corruption Counselors Forum is expected to strengthen corruption prevention efforts through continuous education and public awareness programs targeting both government officials and the wider community.

The Papua Provincial Government hopes that the forum will serve as a strategic partner in promoting transparent, accountable, and integrity-based governance while reinforcing the implementation of corruption prevention initiatives throughout the Land of Papua. ***