Pemprov Papua Fokus Benahi Layanan Pendidikan Khusus Papua Provincial Government Focuses on Improving Special Education Services
.JPG?auto=format&fit=crop&q=80&w=1200)
Pemerintah Provinsi Papua mulai membenahi layanan pendidikan khusus menyusul rendahnya indeks Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan yang dinilai masih belum mampu menjawab kebutuhan anak-anak berkebutuhan khusus. The Papua Provincial Government has begun improving special education services following a low index of Education Minimum Service Standards, which is considered inadequate to meet the needs of children with special educational needs.
JAYAPURA - Pemerintah Provinsi Papua mulai membenahi layanan pendidikan khusus menyusul rendahnya indeks Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan yang dinilai masih belum mampu menjawab kebutuhan anak-anak berkebutuhan khusus.
Persoalan tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan Dinas Pendidikan Provinsi Papua bersama Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Papua.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua, Marthen Medlama mengatakan, pertemuan itu menjadi momentum untuk mengevaluasi berbagai persoalan pendidikan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, khususnya layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus.
“Itu menyebabkan beberapa hal tidak dilakukan pelayanan yang cukup baik kepada anak-anak kita yang berkebutuhan khusus,” kata Medlama.
Medlama menjelaskan, persoalan tersebut juga berkaitan dengan indikator penilaian SPM di tingkat pusat. Penilaian yang dilakukan pemerintah pusat lebih menitikberatkan pada pendidikan khusus, sementara SMA dan SMK telah menjadi kewenangan kabupaten/kota.
“Penilaian SPM kita di Jakarta dinilai dari pendidikan khusus, bukan pendidikan SMA/SMK. SMA/SMK sejatinya sudah berada di kabupaten/kota,” jelasnya.
Selain persoalan SPM, kebutuhan tenaga pendidik juga menjadi tantangan. Sejumlah guru di sekolah khusus akan memasuki masa pensiun sehingga pemerintah harus menyiapkan tenaga pengganti agar proses pembelajaran tidak terganggu.
Pemprov Papua menyiapkan opsi dengan memanfaatkan guru pembantu maupun guru kontrak yang memiliki latar belakang pendidikan tertentu dan telah memiliki kemampuan pedagogi.
“Guru-guru tersebut nantinya dapat diberikan peningkatan kapasitas atau upskilling sebelum ditempatkan untuk mengajar di sekolah khusus,” terangnya.
Menurutnya, langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan kekurangan tenaga pendidik akibat pensiun dapat segera diantisipasi. Dengan tambahan kompetensi, guru yang tersedia diharapkan mampu memberikan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan anak berkebutuhan khusus. ***
JAYAPURA – The Papua Provincial Government has begun improving special education services following a low index of Education Minimum Service Standards, which is considered inadequate to meet the needs of children with special educational needs.
The issue was among the topics discussed during a meeting between the Papua Provincial Education Office and the Papua Provincial Education Quality Assurance Center.
Head of the Papua Provincial Education Office, Marthen Medlama, said the meeting provided an opportunity to evaluate various education-related challenges under the provincial government’s authority, particularly services for children with special educational needs.
“This has resulted in several aspects of education services not being provided adequately to our children with special needs,” Medlama said.
He explained that the issue is also related to the indicators used by the central government to assess the Minimum Service Standards. The central government’s assessment places greater emphasis on special education, while senior high schools and vocational high schools (SMK) are now under the authority of regency and city governments.
“Our SPM performance is assessed in Jakarta based on special education, not SMA and SMK education. SMA and SMK are essentially under the authority of regency and city governments,” he explained.
In addition to the Minimum Service Standards issue, a shortage of teaching personnel remains another challenge. Several teachers at special schools are approaching retirement, necessitating that the provincial government prepare replacement teachers to ensure the continuity of the learning process.
The Papua Provincial Government is considering the use of assistant teachers and contract teachers who have relevant educational backgrounds and pedagogical skills.
“These teachers can later receive capacity-building or upskilling programs before being assigned to special schools,” he said.
According to Medlama, the measure is important to anticipate teacher shortages caused by retirements. With additional competencies, available teachers are expected to be better equipped to provide learning that is appropriate to the characteristics and needs of children with special educational needs. ***
Tentang Penulis
Tim Redaksi Pemprov Papua
-