Papua Raih Apresiasi Nasional atas Sinkronisasi Program Pembangunan

Pemerintah Provinsi Papua mendapat apresiasi nasional atas pelaksanaan program pembangunan yang dinilai selaras dengan kebijakan pemerintah pusat. Apresiasi tersebut diberikan pada bidang perumahan rakyat dan pendidikan dalam penilaian program nasional terintegrasi tahun 2026.

Jayapura – Pemerintah Provinsi Papua mendapat apresiasi nasional atas pelaksanaan program pembangunan yang dinilai selaras dengan kebijakan pemerintah pusat. Apresiasi tersebut diberikan pada bidang perumahan rakyat dan pendidikan dalam penilaian program nasional terintegrasi tahun 2026.

Wakil Gubernur Papua, Aryoko Rumaropen, mengatakan apresiasi tersebut menunjukkan dukungan Pemerintah Provinsi Papua terhadap pelaksanaan kebijakan nasional di daerah. Menurutnya, capaian tersebut perlu dijaga melalui koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten.

“Sebetulnya bukan angka apresiasi,” ujar Aryoko. “Tetapi apresiasi pemerintah pusat bahwa Pemerintah Papua mampu mendukung kebijakan nasional di daerah.”

Dalam penilaian tersebut, Papua mendapat peringkat kedua kategori perumahan rakyat dengan apresiasi senilai Rp1,5 miliar. Papua juga memperoleh apresiasi terbaik pertama bidang pendidikan dengan nilai Rp2 miliar.

Aryoko mengatakan program perumahan rakyat yang menjadi bagian penilaian tetap dibiayai melalui APBN. Dana apresiasi tersebut bukan merupakan anggaran pembangunan 250 unit rumah di Papua.

Pelaksanaan program perumahan dilakukan secara bertahap di sejumlah kabupaten. Program tersebut selanjutnya akan dilanjutkan ke beberapa kabupaten lainnya, termasuk dalam tahapan pelaksanaan tahun 2027.

Menurut Aryoko, capaian tersebut perlu dipertahankan melalui komitmen kepala daerah dan jajaran pemerintah. Penyelarasan program nasional, provinsi, dan kabupaten menjadi bagian dari upaya menjaga kinerja pembangunan.

“Capaian ini perlu dipertahankan melalui komitmen kepala daerah dan jajaran pemerintah,” kata Aryoko. “Penyelarasan program nasional, provinsi, dan kabupaten menjadi bagian penting dalam mempertahankan kinerja tersebut.”

Aryoko mengatakan koordinasi rutin antara gubernur dan para bupati diperlukan untuk menyelaraskan program pembangunan. Koordinasi mencakup kebijakan nasional hingga pelaksanaan program di tingkat kabupaten dan kota.

Pemerintah Provinsi Papua akan terus mendorong koordinasi lintas pemerintahan agar pelaksanaan program pembangunan berjalan searah. Sinkronisasi tersebut diharapkan mendukung pencapaian prioritas pembangunan Papua dan kebijakan nasional di daerah. ***