Pemprov Papua Percepat Akses Keuangan hingga Kampung

JAYAPURA – Pemerintah Provinsi Papua memperkuat upaya perluasan akses layanan keuangan hingga kampung, termasuk wilayah pesisir dan pegunungan. Langkah ini dilakukan melalui penguatan sinergi lintas sektor dan percepatan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).

Penjabat Sekretaris Daerah Papua, Christian Sohilait, mengatakan perluasan akses keuangan harus berjalan secara berkelanjutan agar manfaatnya dirasakan masyarakat di berbagai wilayah. Menurutnya, layanan keuangan perlu menjangkau petani, nelayan, pekebun, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), perempuan, serta generasi muda.

Christian menjelaskan, akses terhadap layanan keuangan perlu disertai peningkatan literasi masyarakat. Dengan pemahaman yang memadai, masyarakat dapat mengelola keuangan, memahami risiko, menghindari penipuan, dan mengambil keputusan keuangan secara tepat.

“Bulan inklusi keuangan bukan sekadar kegiatan seremoni, melainkan gerakan bersama untuk memastikan setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses layanan keuangan yang aman, mudah, terjangkau, dan bertanggung jawab,” katanya di Jayapura, Minggu.

Ia menilai akses keuangan yang lebih luas, disertai pemahaman yang baik, dapat membantu masyarakat memanfaatkan layanan keuangan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan keluarga. Namun, penggunaannya harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan masing-masing.

“Layanan keuangan harus menjadi sarana untuk membuka peluang, bukan menambah beban masyarakat. Oleh sebab itu, penggunaannya perlu dilakukan secara bijak, produktif, dan sesuai dengan kemampuan keuangan masing-masing,” ujarnya.

Christian mengatakan pembangunan Papua membutuhkan kolaborasi pemerintah daerah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), industri jasa keuangan, dunia usaha, akademisi, tokoh adat, tokoh agama, pemuda, perempuan, dan seluruh elemen masyarakat.

Melalui percepatan TPAKD, Pemprov Papua berkomitmen memperkuat koordinasi untuk memperluas akses layanan keuangan secara berkelanjutan. Dengan demikian, inklusi keuangan diharapkan tidak hanya menjadi agenda selama Bulan Inklusi Keuangan, tetapi juga mendukung aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. ***