Pilihan Menu
Kontak Informasi
Alamat

Kompleks Kantor Gubernur, Jl. Soa Siu Dok 2, Jayapura, Papua

Email

info@papua.go.id

Phone

(0967) 537 523

Lukas Enembe, S.IP, MH gub.jpg

Klemen Tinal, SE, MM wagub.jpg

Badan Pusat Statistik (BPS) RI mendorong pemanfaatan satu data kependudukan di Papua dengan pemerintah daerah setempat, usai merilis hasil Sensus Penduduk (SP) 2020 beberapa waktu lalu.
Gubernur Papua Lukas Enembe membantah pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang menyebut ada dana senilai Rp12 triliun milik Pemprov Papua di November lalu, mengendap di perbankan.
Gubernur Papua Lukas Enembe mengajak seluruh warga Bumi Cenderawasih agar dapat memberi rasa nyaman bagi Orang Dengan HIV dan AIDS (ODHA).
Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Muhammad Ridwan Rumasukun berharap masyarakat “Bumi Cenderawasih” makin melek finansial serta memahami pengelolaan keuangan, seperti asuransi, pinjaman kredit maupun investasi.
Deputi Bidang Statistik Produksi BPS RI, M. Habibullah mengimbau seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemprov Papua, agar memanfaatkan aplikasi Statistical Management and Collaboration System (SIMACE), untuk menjadi wadah bagi pelaksanaan satu data Indonesia serta perwujudan sistem statistik nasional yang efektif.
Ketua Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (Forikan) Papua Yulce W. Enembe mendorong warga Bumi Cenderawasih gemar makan ikan karena mengandung gizi tinggi yang baik untuk pertumbuhan tubuh dan kesehatan diri secara umum.
Dinas Kelautan dan Perikanan Papua menggelar sosialisasi dan fasilitasi pelayanan izin usaha perikanan tangkap secara ”marathon“ di tiga kabupaten.
Gedung Keuangan Negara (GKN) Jayapura yang berlokasi di Jl. Diponegoro Gurahbesi, Jayapura Utara, Kota Jayapura resmi beroperasi pada Jumat (26/11/2021), setelah diresmikan Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani.
Pemerintah Provinsi Papua bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) resmi meluncurkan Computer Security Incident Response Team (CSIRT) Pemerintah Provinsi Papua yang diberi nama PAPUAPROV-CSIRT, Kamis (25/11/2021).
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata meminta segenap pihak dan insan inspektorat serta auditor di Papua mengintensifkan pendampingan dan pengawasan terhadap tata kelola pemerintahan di Papua.
Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) tak tinggal diam menyikapi masih rendahnya skor Monitoring Center for Prevention (MCP) Provinsi Papua, yang meliputi delapan area intervensi.
Segenap pimpinan organisasi masyarakat sipil di wilayah Papua, diajak turut berperan aktif dalam upaya pemberantasan korupsi, lewat pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya.

instansi