Gubernur Buka Rapat Sinkronisasi Penyusunan Program Tahun 2006 Bidang Pekerjaan Umum Jayapura-Gubernur Provinsi Papua, Dr. J. P. Solossa, Drs. M.Si, Kamis (08/12) pagi, membuka pelaksanaan rapat sinkronisasi penyusunan program tahun 2006 bidang pekerjaan umum, yang bertempat di Lantai III Hotel Matoa Jayapura. Pelaksanaan kegiatan tersebut dihadiri oleh Pejabat Departemen Pekerjaan Umum RI, anggota DPR Papua, beserta para pejabat intansi di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se ? Papua. Solossa, pada kesempatan tersebut mengemukakan bahwa program-program pembangunan infrastruktur selama lima tahun, dengan diberlakukannya Otonomi Khusus bagi Papua, telah menunjukan suatu perkembangan yang berarti. Karena beberapa tahun lalu, masyarakat Papua hanya dapat bermimpi, tersedianya hubungan transportasi darat lintas kabupaten/kota yang rencana pembangunannya dititikberatkan pada 11 ruas jalan strategis dengan total 3.062 kilometer, apabila dapat diselesaikan seluruhnya maka,dapat menghubungkan 20 kabupaten/kota di Provinsi Papua. Lebih lanjut dikemukakan, dari hasil pembangunan ruas jalan tersebut sampai dengan akhir tahun 2004, untuk ruas jalan di kabupaten/kota Provinsi Papua, yang telah dapat dihubungkan dengan kendaraan roda empat, yaitu Kota Jayapura dengan Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong dengan Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Manokwari dengan Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Nabire dengan Kabupaten Paniai dan Kabupaten Biak Numfor dengan Kabupaten Supiori. Kemudian, untuk jaringan jalan Serui ? Menawi ? Saubeba yang telah dapat difungsikan dan untuk Kabupaten Mimika ? Mapurujaya ? Pomako, direncanakan pada akhir tahun 2005, akan dapat segera difungsikan serta jalan yang menghubungkan Kabupaten Puncak Jaya ? Tolikara ? Jayawijaya. Selain itu, bidang pembangunan irigasi, telah mencakup sebagai besar sebagai upaya untuk peningkatan produksi pertanian.hal serupa dilakukan untuk pengendalian banjir dalam rangka pengurangan resiko terjadinya bencana alam berupa banjir yang hingga saat ini, telah dilaksanakan di 6 sungai yang tersebar di Wilayah Provinsi Papua. Dikatakan, untuk pembangunan rumah dan pemukiman, telah dirasakan oleh masyarakat di sebagian besar wilayah Papua, terutama di wilayah pedalaman atau tempat terpencil, yakni dengan telah dibangunya 6871 unit rumah serta adany pembangunan perumahan masyarakat local termasuk bantuan stimulant kepada masyarakat sebanyak 21.200 buah rumah. Sedangkan untuk penyediaan infrastruktur, telah dilaksanakan penyediaan air bersih yang dapat dinikmati oleh 40 % penduduk perkotaan. Peran infrastruktur pekerjaan umum, lanjutnya, secara tidak langsung akan mendukung produktifitas sector ekonomi lainnya. Sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kondisi sosial budaya kehidupan masyarakat melalui efek berganda. Infrastruktur pekerjaan umum juga akan menciptakan kesempatan kerja dan usaha karena secara langsung terkait dengan sector konsilidasi. ?Dengan demikian apabila peran infrastruktur pekerjaan umum tersebut mampu kita wujudkan dengan baik, maka pertumbuhan dan stabilitas dalam berbagai aspek ekonomi politik dan sosial diharapkan akan membaik dan dapat menunjang laju pembangunan nasional. Selain kemajuan-kemajuan di bidang infrastruktur, kita tidak menutup sebelah mata, bahwa masih ada kekurangan-kekurangan yang dirasakan dari efaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana yang ditangani oleh bidang pekerjaan umum yang terdapat sejumlah prasarana yang telah dibangun, tetapi hingga saat ini tidak berfungsi atau belum bermanfaat bagi masyrakat. Contoh irigasi, air bersih, sejumlah jalan yang dibangun dalam beberapa tahun anggaran yang lalu tidak berfungsi dengan baik Hal ini disebabkan, adanya pendekatan pembangunan yang dilakukan selama ini denagn menggunakan standar nasional, tidak memperhatikan kondisi karakteristik tanah Papua, adanya egoisme sektoral. Disisi lain, kurangnya kualitas pererencanaan teknis, pelaksanaan pekerjaan dan pengawasan, serta kurang sinkronya program antar sector di bidang PU,? tuturnya. Menurutnya, seluruh jajaran bidang pekerjaan umum, perlu menyadari bahwa upaya penyelenggaraan aset infrastruktur pekerjaan umum harus tetap didorong, untuk dapat memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat. Karena dengan dilaksanakannya UU Otsus Nomor 21 tahun 2001 tentang otsus bagi Papua, UU Nomor 25 tahun 2004 tentang system perencanaan pembangunan nasional dan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, maka substansi dan esensi dari system perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Papua dan Kabupaten Kota menjadi semakin perlu dikoordinasikan secara terpadu, singergi dan saling mendukung. Hal ini dilakukan guna menjamin penyelengggaraan pembangunan daerah yang hasil guna dan berdaya guna, terutama dalam pencapaian sasaran dan target yaitu kehidupan masyarakat yang semakin berkualitas. Lebih jauh diungkapkan, pertemuan kali ini, mempunyai arti yang sangat penting, karena forum ini bertujuan mensinkronkan program bidang pekerjaan umum dalam rangka mewujudkan tersedianya sarana dan prasarana wilayah untuk membuka hubungan antar wilayah, terutama wilayah pedalaman, daerah terpencil, kawasan perbatasan, kawasan tumbuh cepat atau pusat-pusat pengembagan, serta mendorong meningkatnya produksi pangan dan terciptanya lingkungan pemukiman yang baik. ?Persoalan utama adalah bagaimana menyerasikan antara pertumbuhan dan pemerataan, sehingga tidak terjadi ketimpangan pertumbuhan, karena kenyataan yang ada, hasil pembangunan masih belum memberikan kemajuan yang signifikan bagi masyarakat local Papua. Untuk itu upaya melalui sector unggulan dan sector potensial yang ada dimasing-masing daerah perlu diintensifkan. Sedangkan pemerataan, dilaksanakan melalui pemberdayaan masyarakat local untuk menjaga keseimbangan dari stabilitas,? jelasnya.. Ditambahkan, mengacu pada visi pembangunan Papua, yaitu menjadikan orang Papua sebagai tuan di negerinya sendiri, maka khusus misi untuk membangun aksesibilitas wilayah adalah meningkatkan penyediaan prasarana dan sarana wilayah untuk membuka hubungan antar wilayah, terutama wilayah pedalaman, daerah terpencil, perbatasan, kawasan tumpuh cepat, atau pusat-pusat pengembangan. Dengan terbukanya isolasi wilayah, lanjutnya, diharapkan akan memperlancar hubungan antar wilayah, daerah pedalaman/daerah terpencil dan kawasan perbatasan guna mendukung mobilisasi pergerakan arus barang, jasa dan manusia. Sehingga makin meningkatnya pertumbuhan sector lain dengan perioritas penanganan 11 jaringan jalan strategis. Untuk itu, strategi kebijaksanaan percepatan pembangunan, prasarana wilayah, perlu diarahkan pada pengembangan dan pengadaan infrastruktur dasar public, dalam upaya mendukung pengembangan wilayah, terutama lintas wilayah kabupaten/kota, wilayah pesisir, pedalaman, perbatasan, dan wilayah-wilayah potensial lainnya. Sedangkan langkah-langkah selanjutnya yang harus dibuat adalah memperbaiki kinerja dari Dinas Pekerjaan Umum, sehingga penanganan prasarana wilayah tidak mubazir. ?Untuk pertemuan ini merupakan kesempatan untuk menyamakan persepsi, seperti tidak harus membangun dibanyak tempat, namun apa yang dibangun bermanfaat bagi masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Sebagai contoh untuk pembangunan ruas jalan baru perlu dikaji secara mendalam dari berbagai aspek, terutama manfaat yang akan didapatkan dalam bidang sosial ekonomi. Dibangunnya 11 jaringan jalan strategis harus terpadu dan sinkron antara program yang satu dengan yang lainnya. Jagan terjadi tumpang tindih, tetapi juga jangan sampai terjadi ke-vakum-an. Melalui pertemuan ini, saya harapkan dapat ditemukan adanya kesepakatan bersama untuk penanganan bersama pembangunan berbagai prasarana wilayah lintas kabupaten/kota yang memiliki nilai strategis. Juga dengan kehadiran Bappeda kabupaten/kota, para Kasatker APBN ? APBD, dimaksudkan agar memadukan program pembanguna prasarana wilayah yang mengarah pada meningkatnya kesejahteraan rakyat,? harapnya.