Jayapura-Bertempat di Aula Badan Informasi dan Komunikasi Daerah (Bikda) Provinsi Papua Papua, Kamis (08-12) pagi, digelar pelaksanaan kegiatan pembukaan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Bikda Provinsi yang bertujuan menyamakan presepsi tentang tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang di lingkungan Bikda Papua. Sedangkan untuk sasaran yang ingin dicapai adalah terjalinnya koordinasi, sinkronisasi terhadap tugas pokok dan fungsi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan dan penyebaran informasi antar bidang, serta terbangunnya suatu pola system dan prosedur kerja yang baru sebagai bahan penentu kebijakan di bidang informasi dan komunikasi. Gubernur Provinsi Papua, Dr. J. P. Solossa, Drs. M.Si disela-sela acara pembukaan tersebut mengatakan bahwa diera teknologi informasi dan dunia global dewasa ini, Bikda sebagai instansi yang bergelut dalam dunia informasi dan komunikasi, dituntut mampu merancang dan membangun system informasi dan komunikasi secara menyeluruh yang turut menunjang tercapainya good government atau pemerintahan yang efektif dan efisien, transparan dan demokratis. Dikemukakan, diera globalisasi informasi sekarang ini, perubahan dinamika kehidupan masyarakat berlangsung sedemikian cepat dan penuh dengan nuansa kompetisi. Untuk itu, sulit dibayangkan apabila institusi pemerintah di alam demokratis ini, mengabaikan pemanfaatan inofrmasi dan komunikasi untuk menghadapi tuntutan masyarakat yang membutuhkan pelayanan yang cepat, tepat dan murah melalui informasi. Selain itu, apabil pemerintah bekerja tanpa ketersediaan informasi dan komunikasi yang memadai, maka sudah dapat diramalkan bahwa upaya dari pemerintah untuk membuat suatu kebijakan menjadi kurang handal. Dengan kata lain, kebijakan-kebijakan tersebut akan menghasilkan dampak kurang menguntungkan bahkan merugikan penyelenggaraan pemerintahan. Menyikapi fenomena tersebut, lanjutnya, melalui Rakernis ini, peserta diharapkan dapat melihat dan mengkaji tugas pokok dan fungsi secara tepat. Sehingga akan menjadi lebih tepat dalam menyusun program kerja, serta penyusunan system dan prosedur kerja instansi Pemda Provinsi Papua. Disamping itu, dari pelaksanaan Rakernis ini diharapkan untuk dapat merumuskan strategi kebijakan Bikda Papua dalam rangka peningkatan koordinasi kerja demi kelancaran tugas-tugas Bikda dalam menunjang pembangunan di daerah ini. Ditambahkan, bahwa negara-negara se-dunia telah berkomitmen untuk pelaksanaan e-government ditahun 2006, dalam setiap transaksi perdagangan antar negara, akan menggunakan peralatan digital, mulai dari tahap perencanaan, administrasi dan pembayaran. Sedangkan negara-negara di kawasan Asia yang menyatakan telah siap untuk melaksanakan komitmen tersebut antara lain, Malaysia, Singapura, Korea Selatan, Taiwan dan Jepang. Untuk negara Indoneisa, menyatakan kesiapannya pada tahun 2010. Melihat rentang waktu yang masih panjang dan untuk mengantisipasi hal itu, kata Solossa, secara khusus Pemerintah Provinsi Papua berusaha mempersiapkan infrastruktur teknologi informasi dan sumber daya manusia bidang teknologi. Sehingga pada saat pelaksanaannya nanti, Pemerintah Provinsi Papua telah siap melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Dengan demikian diharapkan mampu meningkatkan peran pemerintah Provinsi Papua, yaitu meningkatkan kinerja birokrasi yang berorientasi pada pelayanan informasi bagi masyarakat dan adanya data yang terintegrasi. Sehingga dari masing-masing instansi tidak terjadi tumpang tindih dan perbedaan informasi yang membingungkan masyarakat.**