OPD Diminta Beri Sumbangsih Pikiran Untuk Keppres PON

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tingkat Provinsi Papua, diimbau memberi sumbangsih pikiran guna melahirkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2020 di Bumi Cenderawasih.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tingkat Provinsi Papua, diimbau memberi sumbangsih pikiran guna melahirkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2020 di Bumi Cenderawasih.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda, Yusuf Yambe Yabdi, di Jayapura, Jumat (7/4) kemarin.

“Kami imbau seluruh OPD dikoordinatori Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) segera melakukan konsolidasi untuk menghasilkan sumbangan pemikiran yang diusulkan kepada Presiden. Sebab hasil usulan ini diharapkan terakomodir dalam Keppres tentang pelaksanaan PON di Papua,” terang dia.

Yusuf mengharapkan hasil buah pemikiran OPD tentang pelaksanaan PON Papua, dapat terangkum sebelum pelaksanaan Rapat Terbatas (Ratas) antara Pemerintah Provinsi dengan Kementerian/lembaga (KL) terkait, yang rencananya dilaksanakan dalam waktu dekat.

“Kemungkinan Ratas PON ini dilaksanakan di Jakarta dalam waktu dekat. Makanya kita harap buah pemikiran dari OPD bisa rampung sebelum Ratas PON di Jakarta. Sehingga hasilnya kita segera sampaikan pada saat pelaksanaan Ratas,” tutur dia.

Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua, Muhammad Musa'ad memprediksi Rapat Terbatas (Ratas) bersama kementerian/lembaga tentang pelaksanaan PON XX 2020, baru akan terealiasi setelah kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Bumi Cenderawasih.

“Kita baru bisa memastikan Ratas PON XX 2020 bisa terealisasi setelah Presiden Jokowi ke Papua. Sebab sesuai intruksi Presiden, Ratas baru akan digelar pada minggu ketiga bulan ini”.

“Hanya sampai dengan saat ini kita belum dengar kabar kepastiannya dari Sekertaris Negara (Setneg). Sehingga saat ini kita masih menunggu untuk kepastiannya,” terang dia.

Ia menambahkan, salah satu agenda yang masuk dalam pembahasan pada rapat terbatas kali ini adalah menyangkut pembiayaan PON di Papua.

Sebab masterplan PON dipastikan telah rampung, sehingga akan segera dipaparkan di hadapan Menteri Keuangan, PU, Kemenpora maupun Bappenas. “Dengan begitu, kita harap bisa segera ada pembiayaan dari pemerintah pusat. Supaya seluruh insfrastruktur PON ini bisa tersedia tepat waktu,” harapnya.