Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan kesiapannya untuk mendukung pelaksanaan pembangunan yang sementara digalakkan oleh pemerintah provinsi.

Lembaga penyelenggara statistik tersebut juga siap berkontibusi untuk menyumbangkan pemikiran dalam rangka peningkatan perekonomian daerah, pengentasan kemiskinan, pengurangan angka pengangguran serta hal terkait lainnya untuk kesejaheraan rakyat.

 “Apalagi pelaksanaan Otonomi Khusus tinggal menyisahkan waktu lima tahun di negeri ini. Makanya saya kira kita harus sama-sama berpikir mencari solusi secara matang. Sebab Tuhan sangat baik sudah memberikan alam Papua yang kaya dengan potensi besar”.

“Tapi tak dipungkiri sampai saat ini masih banyak orang asli Papua yang hidup dalam kemiskinan dan keterbelakangan,” jelas Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Papua Simon Sapary di Jayapura, pekan kemarin.

Simon melanjutkan, yang perlu dilakukan saat ini adalah bagaimana pemerintah provinsi berupaya mencari “benang merahnya” yang menjadi letak permasalahan mengapa Papua yang memiliki kekayaan alam melimpah, namun masyarakatnya sebagian besar masih miskin. Diantaranya dengan melakukan pendekatan berbasis masyarakat adat.

“Memang tak dipungkiri program pemerintah saat ini sanga baik sehingga terjadi penurunan angka kemiskinan, pengangguran, ekonomi bertumbuh dan lainnya. Tapi patut diakui bahwa masyarakat Papua yang sejahtera di negerinya sendiri belum menyeluruh”.

“Karena itu, kita juga berharap dengan kehadiran Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dapat bersinergi dengan BPS dan bekerja sama untuk melihat hal-hal yang esensi, serta mencari solusi agar masyarakat Papua bisa disejahterakan di negerinya sendiri,” kata dia.

Senada disampaikan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Papua, M. Musa’ad.  Ia mengatakan program pembangunan tahun ini, akan lebih melibatkan masyarakat adat dengan pendekatan berbasis kultur budaya.

“Sebab pembangunan berbasis kultur budaya dinilai penting, mengingat tingkat kesejahteraan masyarakat di Papua belum merata antara satu dengan lainnya. Hal demikian dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Jayapura yang mencapai 78 poin, sedangkan Kabupaten Nduga hanya 25”.

Ditempat terpisah, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Papua Semuel Siriwa menyampaikan hal yang sama. Sehingga pada tahun ini, pihaknya akan mendorong pengembangan komoditas berbasis wilayah adat yang diharapkan dapat menopang kebutuhan tanaman pangan dan holtikultura di masing-masing daerah, sebagaimana visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur.

“Sebab upaya untuk mendorong pengembangan komoditas berbasis wilayah adat dipandang penting, mengingat komoditas pangan yang ada bakal diadakan untuk menopang kebutuhan pangan di daerah massing-masing,” kata dia.