Kementerian Dalam Negeri resmi menunjuk Wakil Bupati Biak Herry Naap sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati, menggantikan Thomas Ondi yang sementara menjalani proses hukum.

Meski begitu, Hery diingatkan tak sembarangan melakukan pergeseran jabatan kepala dinas. Namun lebih dulu berkonsultasi dengan pemerintah pusat (Kemendagri), sebelum mengambil keputusan itu.

"Tentunya ini sistem pemerintahan yang harus diikuti sebagaimana PP No. 18 Tahun 2017 tentang pejabat daerah. Jabatan plt Bupati harus ditunjuk, meski belum ada putusan hukum yang tetap kepada Thomas Ondi”.

“Yang pasti penunjukan ini agar pemerintahan tetap berjalan normal, namun saya harap tak ada pergantian pejabat dilakukan oleh Plt Bupati supaya pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan tetap berjalan sesuai yang diharapkan,” terang Asisten Asisten Bidang Pemerintahan dan Hukum Sekda Papua, Doren Wakerkwa, usai penyerahan SK penunjukan Plt. Bupati Biak, Rabu (8/11) kemarin, sebagaimana rilis yang diterima harian ini.

Sementara Direktorat Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Kemendagri, Akmal M. Piliang mengapresiasi pemerintah provinsi yang sudah memfasilitasi pelaksanaan dan pengangkatan Plt Bupati Biak.

Lanjut dia, proses ini merupakan tahapan yang harus disikapi secara adil dan bijaksana. Sebab UU menyatakan, pemerintahan harus berjalan terus untuk melayani masyarakat.

“Sehingga Ketika kepala daerah berhalangan maka wakil ditunjuk sebagai pelaksana tugas. Makanya, proses ini sebenarnya tidak ada yang aneh. Yang pasti adalah sistemnya sudah berjalan seperti ini sejak dulu dan sesuai amanat UU,” ucap dia.

Akmal menegaskan, kendati telah menunjuk Plt, jabatan Bupati Biak Numfor masih sepenuhnya dipegang oleh Thomas Ondy. Dengan demikian, wakil bupati selaku pelaksana tugas hanya melaksanakan tugas sampai dengan turun keputusan hukum yang menetap dari pengadilan

“Tentu kelanjutan jabatan sebagai Plt ini sampai dengan terbitnya keputusan hukum terhadap saudara Bupati Thomas Ondi,” kata dia.

Dia berpesan kepada Plt Bupati Herry Naap agar daam menjalankan tugas, tetap berkoordinasi dengan bupati definitif sehingga setiap pelaksanaan tugas pemerintahan dapat berjalan sebagaimana mestinya.