Bupati Pegunungan Diminta Siapkan Bibit Atlet Panahan
Gubernur Papua Lukas Enembe mengimbau seluruh bupati di wilayah pegunungan agar dapat menyiapkan bibit atlet panahan untuk mengikuti iven Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2020 mendatang.
Gubernur Papua Lukas Enembe mengimbau seluruh
bupati di wilayah pegunungan agar dapat menyiapkan bibit atlet panahan untuk
mengikuti iven Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2020 mendatang.
Lukas berharap budaya masyarakat pegunungan
yang sarat dan identik menggunakan panah saat berburu mencari makan, dapat
dimanfaatkan untuk hal positif, termasuk dalam menunjang penyiapan atlet menuju
PON.
Saya minta bupati siapkan atlet dengan baik.
Mungkin panahan. (Supaya) jangan panah manusia. Sebab lebih baik juga
masyarakat latihan panah untuk olahraga, bukan bunuh orang,” jelas Lukas,
beberapa waktu lalu.
Gubernur pun sempat menyoroti hasil PON XIX
Jawa Barat, dimana Papua bertengger pada rangking tujuh, namun dengan capaian
jumlah medali emas minim. Dia pun menilai, Papua telah mengalami krisis atlet.
Oleh karena itu, Lukas berharap semua pihak
tak bangga dengan capaian Papua pada PON XIX Jawa Barat. Sebab prestasi yang
diraih tak sebanding dengan anggaran yang diinvestasikan untuk mengikuti iven
empat tahunan itu.
“Memang kita masuk 10 besar. Tapi saya katakan
lagi hasilnya jauh dari apa yang diharapkan. Karena tidak diikuti prestasi,
padahal biaya yang kita berikan sangat besar”.
“Oleh karena itu, untuk hadapi PON XX di
Papua, saya minta semua pihak bekerja keras termasuk para bupati untuk berpikir
bagaimana siapkan atlet. Supaya bisa mendapatkan hasil yang lebih baik di 2020
mendatang,” harapnya.
Sementara terkait pelaksanaan PON XX, dia berharap
pihak KONI tak hanya sekedar berpikir untuk bagaimana menjadi juara. Tapi
bagaimana sebanyak-banyaknya menyiapkan atlet untuk mencetak rekor baru pada
setiap iven nasional, asia maupun olimpiade.
Tentang Penulis
Tim Redaksi Humas Pemprov Papua
Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Papua bertanggung jawab atas publikasi informasi resmi kegiatan dan kebijakan pemerintahan.