KONI Diminta Manfaatkan Anggaran Yang Ada Untuk TC Atlet PON

Pemerintah Provinsi Provinsi Papua menyadari dukungan dana terhadap Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) setempat hingga saat ini, masih minim dan jauh dari harapan. Dimana dukungan dana untuk TC Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2020, yang ada hanya senilai Rp10 miliar.

Pemerintah Provinsi Provinsi Papua menyadari dukungan dana terhadap Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) setempat hingga saat ini, masih minim dan jauh dari harapan. Dimana dukungan dana untuk TC Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2020, yang ada hanya senilai Rp10 miliar.

Angka tersebut pula, dinilai jauh dari yang diusulkan KONI Papua senilai Rp200 miliar. Pun demikian diharapkan dana yang ada itu dapat dimanfaatkan secara maksimal, sambil menunggu pengusulan anggaran tambahan dalam APBD Perubahan 2018.

“Kita akui dengan banyaknya kebutuhan anggaran ditahun ini, maka KONI Papua baru mendapatkan dukungan dana Rp10 miliar. Nah untuk penambahan anggaran tentu tidak bisa dilakukan sekarang ini, sehingga KONI Papua manfaatkan anggaran yang ada dulu.”

“Yang jelas di APBD Perubahan pasti akan dibahas untuk usulan tambahan anggaran TC atlet PON Papua. Termasuk kebutuahan lain KONI Papua dan pembangunan venus PON 2020,” terang Penjabat Gubernur Papua Soedarmo di Jayapura, belum lama ini.

Soedarmo menilai wajar-wajar saja ada usulan dana untuk TC bagi atlet Papua dalam persiapan menghadapi PON 2020. Namun sekali lagi permintaan itu belum bisa dipenuhi saat ini dan baru akan dibahas APBD Perubahan 2018.

“Sebab saat pembahasan APBD 2018 di tahun yang lalu kan ada pertimbangan (belum mengabulkan permintaan usulan dana TC PON dari KONI Papua) karena berkaitan dengan pembiayaan untuk Pilkada Papua.”

“Selain itu, saat ini Pemprov Papua sedang fokus tak hanya untuk TC atlet saja, tetapi juga untuk pembangunan venus dan sebagainya. Sehingga kita harap KONI menunggu semuanya berproses,” terang dia.

Dia tambahkan, saat ini tim anggaran Pemprov Papua sedang memetakan semua kebutuhan pembangunan, sehingga bila ada pos anggaran yang tidak terpakai selanjutnya akan ditarik untuk untuk memenuhi kebutuhan pekerjaan yang sifatnya mendesak.

“Intinya kita minta KONI Papua agar mesti ikut bersabar. Sebab semua pengurusan ada prosedurnya. Sebab masih ada juga kebutuhan mendesak lain disamping PON. Misalnya, memenuhi kebutuhan untuk RSUD Jayapura, yang saat ini butuh banyak perbaikan mulai dari gedung, kebutuhan air maupun hal terkait lainnya. Bahkan hal demikian sangat prioritas,” tegasnya.